Mataram, suarabumigora.com - Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi kontribusi insan pariwisata dalam pengembangan berkelanjutan. Namun demikian, Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan, Izzudin Mahili mewakili Penjabat Gubernur NTB menyampaikan beberapa pesan terkait kondisi pariwisata.
"Target kunjungan wisatawan kita masih rendah lalu lama tinggal, belanja dan kunjungan ulang menjadi pesan Gubernur dan Sekda untuk pengelolaan pariwisata kita", ujar Izzudin di Hotel Lombok Raya membuka musyawarah daerah Perhimpunan Pengusaha Hotel dan Restoran (PHRI) NTB, Rabu (18/12/24).
Disampaikannya pula, konsep pariwisata harus memiliki fokus dan tema yang dapat menggerakkan seluruh sektor mencapainya. Ia menyebut beberapa konsep sejak Halal Tourism hingga konsep Infinite Experience belum menjadi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Namun demikian, ia mengakui khususnya PHRI telah memberikan kontribusi baik selama masa bencana dan Covid 19 beberapa tahun lalu.
Ketua PHRI NTB, Ketut Wolini yang kembali terpilih sebagai ketua periode mendatang mengatakan akan bekerja maksimal setelah dalam periode lima tahun lalu efektif bekerja selama dua tahun karena bencana dan pandemi yang mengganggu pariwisata dunia.
Sementara itu Ketua Umum PHRI, Hariadi BS Sukamdani menyoroti kebijakan pemerintah terkait pariwisata yang berharap dengan lahirnya undang undang pariwisata akan mengatur kembali sektor ini sebagai prioritas nasional.
"Selama ini pariwisata masih belum menjadi sektor prioritas nasional sehingga kebijakannya belum komprehensif dan berkelanjutan," ungkapnya.
Kebijakan tersebut seperti penganggaran dan pengelolaan pendapatan dari sektor ini sampai instrumen manajemen yang belum sepenuhnya mandiri seperti upah pekerja pariwisata dan lain lain.
Untuk itu, ia mendorong pelaku pariwisata di NTB tetap bersinergi dengan pemerintah dan melakukan inovasi mandiri dalam pengembangan pariwisata daerah ini.
0 Komentar