 |
| Ketua DPRD KLU Artadi saat diwawancarai media di ruangannya |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Rencana penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6 miliar Tahun 2023 mendatang ditanggapi DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Penurunan ini akan dipadukan dengan hasil uji petik sumber pendapatan daerah yang dilakukan tim dewan beberapa waktu sebelumnya.
"Kami akan lihat logika tidak, ini (PAD,Red) diturunkan," ujar Ketua DPRD KLU Artadi, ditemui di ruangannya, Selasa (15/11/2022).
Dikatakannya, pihaknya akan melakukan rapat internal pada Kamis mendatang (17/11/2022). Hal ini merupakan hasil kesepakatan semua fraksi dewan. Pada Kamis mendatang, mereka akan membahas hasil uji petik yang telah dilakukannya dan membandingkannya dengan hasil analisis pihak eksekutif.
"Kita agendakan untuk membahas itu, nanti alasan-alasan pihak eksekutif ini akan kami bandingkan dengan hasil uji petik yang kami lakukan," sambungnya.
Lanjut Politisi Gerindra ini, beberapa bulan lalu tim dewan telah turun untuk menganalisa potensi PAD. Mulai dari parkir, hotel dan potensi lainnya.
Terkait hasil uji petik, Artadi membeberkan jika masih banyak terdapat kebocoran PAD. Letak kebocoran ini nantinya akan dibuktikan pada rapat internal pada Kamis mendatang. Termasuk retribusi dan pajak apa saja yang belum maksimal dipungut pemerintah daerah.
Setelah padu padan uji petik dengan eksekutif ini menjadi dasar dewan mempertanyakan penurunan target PAD. Sebab biasanya target PAD naik setiap tahunnya.
"Kok menurun dari Rp 166 miliar menjadi Rp 160 miliar, maka ini kami pertanyakan, tentunya dengan hasil uji petik," katanya.
"Maka kedepannya kami minta Pemda atau pihak dinas yang membidangi sumber PAD, kita minta kerja keras bagaimana sumber PAD ini bisa dimaksimalkan," tegas mantan ketua Komisi III DPRD KLU itu.
Berbicara kendala sehingga menurunkan target PAD, Artadi mengatakan kendala besarnya akibat pandemi Covid-19. Pada saat itu tamu berkurang pesat yang otomatis berimbas PAD. Namun pada 2023 nanti, Artadi yakin tamu akan normal.
"Kalau 2020-2021 memang turun karena tidak ada tamu, kalau sekarang sudah mulai stabil tamu kita," jelasnya.
Ditambahkannya, menaikkan PAD pun perlu kehati-hatian. Pemerintah daerah juga tidak bisa asal berambisi menaikkan target tapi membebankan masyarakatnya. Hal ini perlu dipertimbangkan lantaran masyarakat baru pulih dari pandemi Covid-19. Selain itu, masih banyak pengangguran hingga UMKM yang gulung tikar.
"Ini harus jadi pertimbangan, jangan hanya kejar PAD tinggi dengan menarik semua, tapi korbankan masyarakat, itu kita tidak mau," katanya.
Dirinya mencontohkan seperti di Dinas Pariwisata, menaikkan tarif tidak menjadi persoalan bagi tamu wisatawan. Sebab para wisatawan dinilai Artadi tidak melihat besaran tersebut.
"Hanya bagaimana kita berikan kenyamanan pada tamu," tambahnya.
"Kalau retribusi kapal cepat, sementara ini kita melihat sudah standar dan layak, hanya saja sekarang bagaimana merubah sistem dan manajemen supaya semua nyaman," tandasnya.
Sebelumnya Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu mengatakan, target PAD KLU tahun 2023 sebesar Rp 160 miliar. Jumlah ini turun sebesar Rp 6,1 miliar dibandingkan tahun ini sebesar Rp 166,1 miliar.
"Permasalahan utama PAD di antaranya belum pulihnya perekonomian," ujar Djohan.
Hal ini terjadi terutama di sektor pariwisata yang masih terasa hingga saat ini. Pada akhirnya berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah, akibat masih rendahnya tingkat kunjungan wisata.
Di samping itu, belum optimalnya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah dan pengembangan potensi PAD. Kemudian belum optimalnya koordinasi antar daerah dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. (sat)
0 Komentar