 |
| Ketua DPRD KLU Artadi |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Di hadapan Peserta sidang Paripurna Bupati Djohan menyampaikan substansi RAPBD Tahun 2023 yang merupakan proses dan tindak lanjut dari rancangan pembangunan daerah yang telah disusun baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Proses dan tahapan penyusunan APBD tersebut, tentu harus tetap konsisten berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan oleh seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Lombok Utara secara berkelanjutan.
"APBD berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi, sejak awal pandemi, kita telah menggunakan APBD sebagai perangkat kontra-siklus, mengatur keseimbangan, mengendalikan penyebaran covid-19, melindungi masyarakat rentan, sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha, strategi ini membuahkan hasil yang cukup baik," katanya.
Lebih lanjut Bupati Djohan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen, kemudian perkiraan pertumbuhan ekonomi dengan kisaran antara 5 persen hingga 5,4 persen, dengan tungkai inflasi yang terkendali di angka 3,47 persen.
"Capaian ini harus terus diperkuat, reformasi struktural harus terus diperkuat, reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi karena Indonesia bukan hanga harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan, untuk itu produktivitas harus ditingkatkan," ujarnya.
 |
| Penyerahan dokumen RAPBD TA 2023 |
Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk itu pemerintah daerah terus berupaya dalam pemulihan ekonomi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, pemulihan dan pembangunan kembali pada berbagai sektor masih membutuhkan dana yang relatif besar sehingga di dalam pelaksanaannya perlu strategi dan penyesuaian-penyesuaian kebijakan belanja yang lebih mengedepankan prioritas pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Usai paripurna, Senin (14/11/2022) Ketua DPRD KLU Artadi menyampaikan, selanjutnya akan ada tanggapan dewan terkait dengan RAPBD yang disampaikan pihak eksekutif. Pihak DPRD KLU akan mendorong pembangunan-pembangunan Infrastruktur yang bersifat vital untuk pelayanan masyarakat, atau kantor dinas-dinas yang memang memiliki pelayanan strategis seperti kantor Dinas Dukcapil.
"Dukcapil misalnya, itu penting karena masyarakat tiap hari urus administrasi kependudukan entah KTP, KK, surat-surat lainnya juga," urai Artadi.
Ia menuturkan, kepentingan masyarakat yang sifatnya prioritas perlu menjadi atensi pembangunan, pemberdayaan masyarakat masih jauh dari kata cukup. Menurutnya, pemberdayaan petani, pembangunan infrastruktur jalan yang dapat menopang akses kebutuhan masyarakat mesti dibangun segera.
"Jalan kita masih banyak yang rusak, pemberdayaan petani dan masyarakat lain juga penting. Belum lagi kita bicara RTG, ini mesti diprioritaskan. Tidak elok kita membangun kantor bagus-bagus sementara masyarakat kita terbengkalai," tegas Artadi.
"Nanti kita akan bahas, besok tanggapan fraksi, setelah itu kita bahas di Banggar DPRD, baru kita ketemu dengan TAPD," pungkasnya. (sat)
0 Komentar