 |
| Kepala Diskominfo KLU Khairul Anwar |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan sosialisasi Satu Data Indonesia Tingkat Desa, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik bagi seluruh operator desa se-KLU, dua kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu-Kamis (2-3/11/2022) di Tanjung.
Bimtek dan sosialisasi tersebut diikuti oleh 43 operator desa guna kepentingan digitalisasi administrasi desa dan membuka wawasan terkait data statistik desa secara sektoral atau kewilayahan.
"Bimtek ini kita lakukan untuk kemudahan pemerintah desa ke depan. Karena kepala desa misalnya tidak perlu repot-repot tanda tangan di kantor, dengan tanda tangan elektronik semua itu bisa dilakukan melalui laptop atau handphone di mana pun dan kapan pun," ujar Kepala Dinas Kominfo KLU Khairul Anwar.
 |
| Suasana peserta saat Bimtek |
Anwar berharap, tandatangan elektronik ini sendiri dapat segera diaplikasikan oleh semua pihak di Lombok Utara, mulai dari struktur pemerintahan kabupaten hingga desa. Pasalnya, dengan menggunakan tanda tangan elektronik keaslian dan keamanan dokumen dapat terjaga, sehingga tidak mudah untuk dipalsukan.
"Autentifikasi data terjaga, tidak bisa dipalsukan, dan nirsangkal (tidak bisa disangkal). Jika ada perubahan sedikit saja maka dokumen itu sendiri akan teridentifikasi sebagai dokumen yang tidak valid," jelasnya.
Ditemui di lokasi kegiatan, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo KLU Sukardin menjelaskan, hingga saat ini, penggunaan tanda tangan elektronik di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di KLU masih di bawah 50 persen. Sementara di tingkat desa dulu pernah diterapkan di hampir semua desa. Namun, akhir-akhir ini ada peraturan baru dari pusat sehingga tanda tangan elektronik yang dulu tidak bisa dipergunakan lagi.
 |
| Narasumber pada Bimtek Penggunaan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik, Heri saat memberikan paparan |
"Dulu, hampir semua desa sudah kita buatkan, tapi ada aturan baru dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di pusat, sehingga yang dulu (tanda tangan elektronik) tidak bisa dipergunakan lagi, harus membuat yang baru karena beda bentuk," terang Sukardin.
Untuk penggunaan tanda tangan elektronik sendiri, di Lombok Utara masih dikatakannya sebagai hal yang fleksibel, karena tidak mudah merubah sistem yang sudah menjadi kebiasaan. Saat ini, jika memungkinkan menggunakan tanda tangan manual maka manual masih menjadi pilihan, jika tidak, maka dapat menggunakan tanda tangan elektronik, begitu juga sebaliknya.
"Penggunaannya di sini masih fleksibel, mana yang mau digunakan sama pejabat, misalnya kepala desa, saat terdesak atau di luar daerah dia bisa tandatangani berkas melalui HP, tapi kalau memungkinkan manual, mereka bisa juga manual," pungkas Sukardin.
 |
| Foto bersama usai sosialisasi |
Terkait sosialisasi Satu Data Indonesia, Sukardin menyampaikan, hal tersebut merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses antar instansi pusat dan instansi di daerah. Hal ini berdasarkan Perpres Nomor 39 tahun 2019.
"Ini merupakan kebijakan pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan lainnya, serta menggunakan kode referensi data induk," jelasnya.
Tujuan dari sosialisasi ini sendiri, untuk meningkatkan kesadaran bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah, terkait pentingnya data yang lengkap dan akurat demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran.
 |
| Kepala BPS KLU Syamsudin, saat memberikan materi |
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) KLU Syamsudin menyampaikan, pihaknya mempunyai program percepatan penguatan data statistik sektoral yang dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa yang di sebut Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).
"Desa Cantik, adalah program kami untuk percepatan penguatan data statistik tingkat desa," terangnya.
Menurut Syamsudin, Desa Cantik bertujuan untuk meningkatkan literasi, kesadaran, dan peran aktif perangkat desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan statistik, serta untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola, memanfaatkan dan memahami data statistik dengan baik. Dengan adanya sosialisasi ini, Syamsudin berharap operator desa bisa memberikan data yang akurat.
"Semoga dengan adanya sosialisasi ini teman-teman di desa dapat membantu memberikan data yang akurat," tutupnya. (sat)
0 Komentar