Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu, menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Tahun Anggaran 2023, bertempat di ruang sidang dewan.(14/11/2022). Hadir pula Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R, Ketua DPRD KLU Artadi, Wakil Ketua I Burhan M. Nur, Wakil Ketua II Mariadi, para unsur Perwakilan Forkopimda KLU, Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, Para asisten dan staf ahli bupati.
Sidang Paripurna sediri dipimpin oleh Ketua DPRD Artadi yang disaksikan oleh 26 anggota dewan lainnya. Di hadapan Peserta sidang Paripurna Bupati Djohan menyampaikan substansi RAPBD Tahun 2023 yang merupakan proses dan tindak lanjut dari rancangan pembangunan daerah yang telah disusun baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Proses dan tahapan penyusunan APBD tersebut, tentu harus tetap konsisten berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan oleh seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Lombok Utara secara berkelanjutan.
"APBD berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi, sejak awal pandemi, kita telah menggunakan APBD sebagai perangkat kontra-siklus, mengatur keseimbangan, mengendalikan penyebaran covid-19, melindungi masyarakat rentan, sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha, strategi ini membuahkan hasil yang cukup baik," katanya.
Lebih lanjut Bupati Djohan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen, kemudian perkiraan pertumbuhan ekonomi dengan kisaran antara 5 persen hingga 5,4 persen, dengan tungkai inflasi yang terkendali di angka 3,47 persen.
Para peserta sidang paripurna |
"Capaian ini harus terus diperkuat, reformasi struktural harus terus diperkuat, reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi karena Indonesia bukan hanga harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan, untuk itu produktivitas harus ditingkatkan," ujarnya.
Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk itu pemerintah daerah terus berupaya dalam pemulihan ekonomi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, pemulihan dan pembangunan kembali pada berbagai sektor masih membutuhkan dana yang relatif besar sehingga di dalam pelaksanaannya perlu strategi dan penyesuaian-penyesuaian kebijakan belanja yang lebih mengedepankan prioritas pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Postur APBD yang disampaikan melalui nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2023, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 telah disesuaikan dengan amanat permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023, dengan harapan tahapan pembahasan selanjutnya dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat.
“Pemda membuka diri untuk menerima masukan dan pemikiran konstruktif terhadap rancangan APBD KLU tahun anggaran 2023, baik terhadap komponen pengeluaran atau belanja, pembiayaan maupun pelaksanaan APBD yang nantinya diharapkan capaian kinerja pemda dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutup bupati
Kegiatan tersebut ditutup dengan diserahkannya dokumen Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 oleh Bupati Lombok Utara kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara. (sat).
0 Komentar