 |
| Hearing masyarakat gili ke kantor DPRD KLU |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Masyarakat tiga gili atau Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang melakukan hearing ke kantor DPRD Lombok Utara (KLU), Rabu (19/10/22). Mereka mengeluhkan soal sejumlah permasalahan yang dihadapi di tiga pulau kecil destinasi wisata tersebut. Permasalahan mulai dari infrastruktur hingga fasilitas kesehatan (faskes) yang dinilai masih jauh dari harapan.
Sekretaris Desa (Sekdes) Gili Indah Muzakie membeberkan, keluhan paling banyak di tiga pulau tersebut mengenai minimnya infrastruktur. Seperti jalan desa yang kerap banjir ketika musim hujan. Sementara jalan tersebut dilalui wisatawan setiap harinya.
"Warga banyak mengeluh soal infrastruktur yang minim perhatian," ujarnya.
Di samping itu, Penerangan Jalan Umum (PJU) yang juga dianggap masih sedikit. Tak hanya warga, bahkan wisatawan pun mengeluhkan persoalan ini. Termasuk menyangkut penarikan retribusi yang saat ini bergejolak di masyarakat.
"Lalu soal kesehatan dan pendidikan," sambungnya.
Dijelaskan Muzakie, menyangkut faskes, para petugas di pustu (puskesmas pembantu) disebutnya sering tidak berada di tempat. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapat akses kesehatan yang layak.
"Ini mendesak sekali, kami butuh untuk kepentingan pariwisata. Termasuk petugas di pustu kita benar-benar kesulitan. Makanya kita minta supaya pemda membangun fasilitas kesehatan yang layak semodel rumah sakit," jelasnya.
Adanya keluhan ini, pihaknya berharap pemerintah daerah bisa segera menindaklanjutinya. Keluhan tidak sampai di situ, banyak pengusaha yang justru tidak berkoordinasi dengan desa dalam melakukan pembangunan investasi di desa.
Kendati mereka sudah mengantongi izin berdasarkan mengakses sistem OSS. Pihak desa kesulitan untuk melakukan pendataan pun pengawasan. Terlebih ditemukan banyak bangunan yang sudah dibangun namun tindaklanjutnya tidak ada, seperti terbengkalai dan lain sebagainya.
"Makanya kita minta supaya dilibatkan ketika kepengurusan izin itu jangan asal diterbitkan supaya kita bisa tahu juga," tandasnya.
Ketua DPRD KLU Artadi menyampaikan, gili ini merupakan pusat pariwisata namun memiliki banyak persoalan. Tidak hanya menyangkut air, namun juga persoalan infrastruktur sampai kesehatan yang dikeluhkan oleh masyarakat hari ini.
Keluhan masyarakat ini menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk berbenah. Pasalnya, gili merupakan penghasil PAD terbesar. Sehingga idealnya harus dilengkapi fasilitasnya untuk menunjang kenyamanan dan keamanan masyarakat.
"Keluhan ini jadi catatan bagi Pemda," tegasnya.
Menurut Politisi Partai Gerindra ini, masyarakat gili ingin diperhatikan. Sebagai sumber PAD tertinggi, warga berhak menuntut pemerintah daerah melakukan kewajibannya atas tiga pulau tersebut.
Artadi tidak menampik jika perhatian Pemda sangat minim. Sebab itu pihaknya berharap dinas terkait harus menindaklanjuti keluhan ini dan menemukan solusi cepat. Selain itu, dirinya meminta agar minimnya anggaran tidak digunakan sebagai alasan.
"Harus ada alternatif lain segera dilakukan bagaimana caranya, Kami di DPRD tidak pernah mengatakan itu dicoret sepanjang menjadi prioritas masyarakat," pungkasnya. (sat)
0 Komentar