 |
| Wabup Lombok Utara Danny Karter FR saat turun ke gili Trawangan |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Hiruk-pikuk pentingnya keberadaan air bersih di destinasi wisata andalan Kabupaten Lombok Utara (KLU) yakni gili Trawangan dan gili Meno, belum menemui titik terang. Beberapa waktu lalu, saat diselenggarakannya rapat terkait hal tersebut di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah diputuskan untuk menghentikan aktivitas distribusi air bersih yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB PT GNE bekerja sama dengan PT BAL, kedua perusahaan tersebut diberikan batas waktu beroperasi hingga 15 Oktober 2022. Keputusan tersebut diambil lantaran PT GNE dan PT BAL diketahui tidak memiliki izin komersialisasi air dan tidak berwenang mengelola SPAM.
Namun, beberapa hari yang lalu, PT GNE telah menghentikan pendistribusian air bersih di gili Trawangan dan gili Meno. Imbasnya beberapa masyarakat dan pelaku usaha di gili tersebut melakukan protes terhadap kondisi tersebut.
Sebelumnya, pihak Pemda KLU bersama PDAM KLU telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di gili Trawangan untuk beralih menggunakan layanan PDAM KLU. Lantaran, operasional PT GNE dan PT BAL bakal dicabut, namun sebagian besar masyarakat dan pengusaha belum yakin dengan hal tersebut hingga tidak segera mengganti layanan air bersih dari PT GNE dengan layanan PDAM KLU.
"Sudah sejak lama kami sosialisasi, tapi masyarakat dan pengusaha ini belum yakin distribusi air oleh PT GNE akan dihentikan, itu sebabnya mereka enggan beralih ke layanan PDAM," jelas Direktur Perumda Air Minum (PDAM) Amerta Dayan Gunung KLU, Firmansyah.
Lantaran banyak masyarakat, yang belum besalih ke layanan PDAM, beberapa masyarakat dan pengusaha melakukan protes karena PT GNE menghentikan distribusi airnya sebelum waktu yang ditentukan (15/10/2022). Dikhawatirkan kondisi ini akan berdampak buruk bagi pariwisata di gili-gili tersebut.
 |
| Bertemu dengan masyarakat di gili |
Diakibatkan hal tersebut, jajaran Pemda KLU, bersama PDAM KLU, dan Dinas PM-PTSP NTB, pada Selasa (20/9/2022) melakukan monitoring terkait kondisi mendesak itu. Rombongan yang dipimpin Wakil Bupati Lombok Utara tersebut langsung meninjau kondisi masyarakat di gili Trawangan.
Usai memantau kondisi di lapangan serta berdiskusi dengan masyarakat, Pemda KLU akhirnya meminta pihak PT GNE tidak memutus distribusi air di tengah jalan, Pemda KLU meminta agar PT GNE tetap beroperasi sampai 15 Oktober 2022 sesuai dengan yang telah ditetapkan pada rapat di Dinas PM-PTSP NTB beberapa waktu lalu.
"Kita minta PT GNE tetap mendistribusikan air di gili Trawangan hingga tanggal yang sudah ditentukan." jelas Danny.
Menurutnya, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat kondisi masyarakat dan pengusaha di gili Trawangan belum sepenuhnya beralih ke layanan PDAM KLU. Ia juga menegaskan, agar masyarakat dan pengusaha di gili Trawangan beralih ke layanan PDAM KLU sebelum 15 Oktober.
"Kita menjaga citra baik daerah pariwisata kita, saya juga ingatkan kepada masyarakat dan pengusaha di gili, segera beralih ke layanan PDAM sebelum 15 Oktober," terang Danny.
 |
| Penyampaian Dirut PDAM KLU Firmansyah |
Menurutnya, infrastruktur PDAM KLU yang berada di gili Trawangan dinilai sudah siap untuk melayani kebutuhan air di lokasi tersebut. Pipa-pipa distribusi air sudah menyebar ke sekeliling gili Trawangan. Hanya menunggu memasangkan meteran ke pelanggan.
"Di Trawangan sudah rampung, semua sudah ada jaringannya, tinggal memasang meteran saja ke pelanggan. Tarifnya pemasangannya pun sudah sesuai peraturan, dan bisa dicicil," jelas Danny.
Berbeda dengan kondisi di gili Meno, masyarakat setempat meminta agar air yang didistribusikan ke gili Meno sama dengan yang ada di gili Air, atau air gunung. Mereka menolak menjadi pelanggan PT GNE dan PT BAL, juga menolak menggunakan air hasil SWRO milik PT TCN.
Menanggapi hal tersebut, Pemda KLU sedang memikirian solusi terbaik hingga saat ini. Jika menginginkan sambungan pipa bawah laut seperti yang ada di gili Air maka masyarakat harus menunggu anggaran dari pemerintah pusat, pasalnya untuk mewujudkannya butuh anggaran besar.
"Apa pun aspirasi masyarakat harus kita hormati, kita sedang memikirkan solusinya. Kalau pun masyarakat menginginkan seperti di gili Air akan butuh waktu juga karena harus ada anggaran dari pusat, karena akan menelan biaya yang tidak sedikit," urai Wabup Danny.
"Untuk gili Meno, memang sedang kita rancang, meski belum ada solusi yang final, kita tetap berupaya secepat mungkin. Nanti sambil berjalan kita rumuskan," tambahnya.
Mengenai keputusannya meminta PT GNE untuk melanjutkan operasi distribusi air hingga 15 Oktober 2022 tersebut, Danny menegaskan sudah berbicara dengan Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu, dan Gubernur NTB Zulkiflimansyah, melalui sambungan telepon. Pasalnya keduanya sedang menjalankan tugas dinas di Jakarta. (sat)
0 Komentar