 |
| Plh. Sekda KLU Nurjati, saat menabuh gong tanda dibukanya acara Musda II DPD PPNI KLU |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengucapkan apresiasinya terhadap kinerja perawat, khususnya yang berkiprah di dunia kesehatan untuk masyarakat Lombok Utara. Hal tersebut disampaikan Plh. Sekda KLU Raden Nurjati, saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Musda II Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) KLU, Kamis (25/8/2022) yang bertempat di Hotel Anema, Tanjung, Lombok Utara.
"Saya atas nama Pemda KLU atas nama Bupati dan Wakil Bupati, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja perawat di Lombok Utara," ucap Nurjati, memulai pidatonya.
Menurutnya, peran tenaga kesehatan, khususnya perawat cukup vital dalam upaya-upaya kebangkitan masyarakat di Lombok Utara, terutama sejak daerah tersebut diguncang Gempabumi pada Tahun 2018 lalu, kemudian dilanda dengan Covid-19. Saat itu, ungkap Nurjati, para perawat di KLU benar-benar sigap membantu daerah.
"Pada musibah Gempa 2018 dan Covid-19 mereka tak kenal lelah, dedikasi yang demikian patut kiranya pemda memberikan penghargaan pada perawat," pungkas Nurjati.
Pada pesta demokras lima tahunan di tubuh DPD PPNI KLU tersebut, selain Plh. Sekda KLU Raden Nurjati, hadir pula Ketua DPRD KLU Artadi, Ketua DPW PPNI NTB Muhir, Ketua DPD PPNI KLU Sukamto, Perwakilan DPRD NTB, Kepala Dinas Keseharan KLU diwakili Sekertaris Dinas, Direktur RSUD KLU, Kepala Puskesmas se-KLU, dan anggota DPD PPNI KLU.
 |
| Foto bersama usai pembukaan |
Dalam Laporannya, Ketua Panitia Musda II DPD PPNI KLU Sabri, menyampaikan ada sekitar 560 perawat yang menjadi anggota PPNI di KLU, angka tersebut belum termasuk anggota yang sedang mengurus kepindahannya dari keanggotaan DPD PPNI di kabupaten lain, dan calon anggota yang sedang diproses keanggotaannya.
"Saat ini ada sekitar 560 anggota kita, namun itu belum semua perawat yang ada di KLU, ada beberapa masih dalam proses," jelas Sabri, yang juga merupakan Kepala Puskesmas Gangga itu.
Sabri berharap, ke depan, siapa pun yang menjadi Ketua DPD PPNI KLU dapat menjadi pemimpin yang mampu mengakomodir aspirasi para perawat dan dan dapat memperjuangkan kesejahteraan perawat di Lombok Utara. Menurutnya, peran perawat tidak kalah penting dari tenaga kesehatan lainnya seperti dokter. Tapi kesejahteraan perawat dan dokter saat ini terlihat begitu kontras.
 |
| Foto bersama |
"Peran perawat itu vital, tapi terkait kesejahteraan kita masih jauh berbeda dibanding dengan tenaga kesehatab seperti dokter. Siapa pun pemimpinnya nanti, kami harap ia mampu memperjuangkan kesejahteraan perawat di PPNI KLU ini," harap Sabri.
Terkait perekrutan tenaga kesehatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Ketua DPD PPNI KLU Sukamto menyampaikan, pemerintah daerah mesti mengakomodir para perawat. Lantaran, peran perawat dinilai cukup penting dan strategis. Ketika nanti ada perawat yang tidak dapat berstatus P3K, pemda diharapkan mampu melakukan langkah-langkah lain yang masih sesuai dengan Undang-Undang.
"Perawat kita sekitar 500 lebih, sesuai dengan SK Menpan-RB, mereka akan direkrut menjadi tenaga P3K. Namun tentu saja ini tidak bisa semuanya. Kami harap daerah mampu mengakomodir para perawat, namun tetap sesuai dengan kemampuan daerah dan perundang-undangan," urai Sukamto.
 |
| Suasana saat pembukaan Musda II DPD PPNI KLU |
Sementara itu, Ketua DPW PPNI NTB Muhir menjelaskan, para perawat tidak perlu khawatir terkait perekrutan P3K. Menurutnya, pihaknya dan Komisi IX DPR sedang memperjuangkan nasib para perawat. Ia optimis dengan kesejahteraan para perawat ke depan.
"Teman-teman tidak perlu khawatir, banyak jalan untuk kita berjuang. Kami dan kawan-kawan di Komisi IX DPR juga sedang memperjuangkan nasib kawan-kawan. Jika pun tidak lulus P3K, nanti akan ada jalan yang lain. Dan kita yakin apa pun itu PPNI ada untuk semua perawat," tegas Muhir.
Terkait dengan pemilihan Ketua DPD PPNI KLU, Muhir berharap agar pemilihan dapat diakhiri pada proses musyawarah mufakat, dan jika memungkinkan tidak perlu menggunakan voting. Pasalnya, akan terjadi perpecahan di internal organisasi jika sampai pada langkah voting.
"Kita harap semuanya (pemilihan ketua) selesai pada musyawarah mufakat, tidak perlu sampai voting," tutup Muhir. (sat)
0 Komentar