 |
| Pemberian penghargaan oleh Direktur Perluasan dan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan David Bangun kepada Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui program JKN KIS. Pemerintah KLU bersama BPJS Kesehatan me-launching program ini di Aula RSUD KLU, Jumat (4/2/2022).
Hadir dalam acara launching tersebut Direktur Perluasan dan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan David Bangun, Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu, Pj Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Sarman Palipadang, perwakilan Dinas Kesehatan NTB, Dinas Kesehatan KLU, sejumlah kepala OPD dan 34 kepala desa di KLU.
"Kami dari BPJS Kesehatan mengapresiasi capaian Pemda KLU ini," ujar Direktur Perluasan dan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan David Bangun, saat memberi sambutan.
BPJS Kesehatan sendiri telah mendapatkan mandat negara untuk menyelenggarakan JKN. Target utamanya adalah agar mencapai jaminan kesehatan semesta atau UHC.
UHC sendiri memiliki sejumlah komponen. Di antaranya, seluruh masyarakat dapat di-cover, bisa mengakses pelayanan kesehatan berkualitas, dan akses kesehatan dengan biaya lebih murah dibandingkan asuransi.
"Jadi, saat ini kehadiran pemerintah di tengah masyarakat Indonesia bisa terasa," sambungnya.
Pada saat ini, sekitar 36 persen masyarakat Indonesia, iurannya ditanggung pemerintah. Tidak hanya melalui APBN, namun juga APBD, pemerintah telah berkomitmen untuk itu.
 |
| Foto bersama usai penyerahan kartu JKN KIS secara simbolis kepada perwakilan masyarakat penerima |
"Ada 15 persen masyarakat miskin juga dibiayai negara. Ada sekitar 50 persen masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan ini," jelasnya.
BPJS Kesehatan mencatat, sekitar 235,7 juta penduduk yang terdaftar dalam kepesertaan. Ini merupakan suatu jaminan kesehatan yang terbesar di dunia.
Tantangan terbesar saat ini adalah penduduk yang belum terlindungi. Masih tersisa 40 ribu masyarakat yang belum ter-cover kepesertaannya di BPJS Kesehatan. Kemudian dari 235,7 juta kepesertaan, sebanyak 40 juta masyarakat statusnya tidak aktif dan 17 juta menunggak.
"Mungkin ada kesulitan finansial. Itu jadi tantangan besar kita ke depan," katanya.
Di KLU sendiri, sebanyak 95 persen warga telah dilindungi program JKN KIS. Angka ini tergolong tinggi, mengingat capaian secara nasional di bawah 80 persen.
Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu mengatakan, sebelumnya, pemerintah memiliki program KLU Sehat. Hanya saja program ini banyak meninggalkan hutang bagi daerah. Akhirnya, diputuskan untuk mengakhiri program tersebut dan kembali pada UHC JKN KIS.
"Mudah-mudahan ini keputusan tepat untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lombok Utara," jelasnya.
Launching UHC ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah mendukung program jaminan kesehatan. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal dan berkualitas.
"Sekarang sudah 95 persen. Jadi semua masyarakat bisa mendapatkan semua pelayanan kesehatan secara tuntas dan komperhensif," pungkasnya. (sat)
0 Komentar