 |
| Suasana saat audiensi |
Mataram, suarabumigora.com - Koalisi Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan (Koalisi Kusuka) lakukan audiensi ke Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di ruang rapat pleno gedung DPRD provinsi NTB. Kamis (2/12/21).
Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses subsidi BBM untuk kesejahteraan nelayan kecil tradisional di NTB.
Dalam penyampaiannya, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Lombok Timur Dedi Sofian, menyampaikan bahwa terdapat permasalahan terkait dengan BBM Bersubsidi. Fakta di lapangan berbanding terbalik dengan apa yang diberitakan dari sekian persen APBN yang terserap sebagian besar tidak diserap oleh nelayan. Akses yang dilalui oleh nelayan untuk mencapai SPBN dan SPBU terlalu jauh sehingga dapat menimbulkan adanya permainan dari para oknum.
"Harapan kami pemerintah bisa menambah SPBN, sehingga tidak ada nelayan yang kesulitan untuk mengakses BBM bersubsidi," ungkap Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menyampaikan untuk memperjelas wilayah fishing ground dalam rancangan Raperda karena masih banyak nelayan yang belum tahu mana titik tangkap dan mana titik budidaya.
Dedi juga menambahkan, rumitnya proses pengurusan surat kapal. Dulu mengurus surat untuk kapal kecil masih bisa dilaksanakan di kabupaten namun kini harus dilakukan di provinsi.
"Masak pengurusan surat kapal bisa memakan waktu sampai satu tahun," terangnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KNTI Lombok Utara Efendi, menyampaikan sebagian besar nelayan di Lombok Utara tidak mengetahui tentang adanya BBM bersubsidi. adanya aturan yang begitu rumit untuk mengakses BBM bersubsidi ini.
"Hampir 90% nelayan tidak tahu tentang BBM bersubsidi, ini merupakan hasil survei yang kami lakukan," ungkap Efendi.
Efendi menambahkan sekarang sering terjadi persoalan zona tangkap, seperti kita ketahui juga baru-baru kemarin terjadi hal seperti ini dan disidak langsung, tentu ini mengindikasikan bahwa adanya sosialisasi yang kurang.
"Seharusnya pemerintah harus lebih intens lagi dalam melakukan sosialisasi," ungkap Efendi.
Sementara itu, Direktur Fitra NTB Ramli Ernanda, menyampaikan bahwa sejauh ini masih banyak nelayan kecil di NTB belum merasakan BBM bersubsidi. Dalam hitungan kami sekurang-kurangnya terdapat sekitar 18 miliar yang tidak akan dinikmati pada tahun ini dan sekitar 20 miliar tahun kemarin yang dialokasikan untuk BBM bersubsidi untuk nelayan dari APBN.
"Sekitar 18 miliar untuk tahun ini dengan subsidi 500 rupiah per liter dan 20 miliar dengan subsidi 1000 rupiah per liter pada tahun lalu," terang Ramli.
Ramli berharap agar pertemuan ini bisa mendapatkan hasil untuk bisa bersama-sama meningkatkan taraf hidup nelayan tradisional serta menjadi salah satu tujuan bersama baik lokal maupun nasional.
"Semoga ini bisa berdampak, serta memberikan kontribusi," pungkas Ramli.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTB menyambut baik kedatangan Koalisi Kusuka di ruang rapat pleno gedung DPRD Provinsi NTB. Ridwan menyampaikan nelayan seperti gelombang lautan yang selalu ada dinamikanya. Berbicara nelayan, jangan hanya berpikir tentang yang pergi melaut tetapi perlu juga membina keluarga nelayan sehingga masuk ke sektor masyarakat pesisir. Oleh karena itu perlu ada pembentukan UKM untuk masyarakat nelayan.
"Pembinaan bukan hanya sekedar pemberian modal, melainkan meningkatkan keterampilan," ungkap Ridwan.
Ridwan juga menambahkan, pemerintah juga harus memperhatikan rakyat terutama terkait ekonominya. kami tidak ingin ini setengah-setengah jadi nanti harus ada pertemuan selanjutnya. Biar nanti kami panggil dinas-dinas terkait supaya semuanya terjawab.
"Nanti kami panggil dinas terkait, supaya pertemuan ini tidak menjadi formalitas dan memiliki hasil," ungkap Ridwan.
Terdapat beberapa rekomendasi yang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan mempercepat pemulihan ekonomi daerah sektor perikanan diantaranya:
I. Meningkatkan alokasi anggaran pembangunan sektor KP dengan merelokasi anggaran belanja rutin dan belanja program non prioritas, yang direlokasi untuk:
a. Memfasilitasi percepatan integrasi data nelayan dan mendekatkan layanan administrasi pencatatan kapal nelayan kecil ke basis-basis pemukiman nelayan.
b. Membangun tiga SPBN, masing-masing di Kecamatan Jerowaru, Pemenang dan Kayangan.
c. Mengalokasikan subsidi/bantuan BBM untuk nelayan kecil tradisional agar terjangkau dan mengurangi beban operasional, serta mampu meningkatkan surplus pendapatan hasil produksinya.
d. Meningkatkan cakupan penerima manfaat bantuan BPJS-PBI untuk nelayan kecil tradisional.
e. Meningkatkan partisipasi kelompok nelayan dalam perencanaan dan penganggaran melalui forum perencanaan formal maupun forum alternatif di tingkat basis.
Kegiatan audiensi ini ditutup dengan penyerahan hasil survei pendataan usaha perikanan kecil dan monitoring bahan bakar subsidi oleh KNTI Lombok Timur dan Lombok Utara. (hd)
0 Komentar