 |
| Jumpa pers Pemda KLU |
Lombok Utara, suarabumigora.com - "Kapan blokir dana Rumah Tahan Gempa (RTG) dibuka?, Sampai kapan masyarakat harus menunggu?, Sampai kapan kami tidur di hunian sementara (huntara)?" Pertanyaan-pertanyaan tersebut kerap terlempar dari ujaran-ujaran masyarakat Lombok Utara yang merupakana korban gempa 2018. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tak hanya banyak memenuhi memori alat perekam para pewarta, bahkan langsung menampar telinga para pejabat istana Tioq Tata Tunaq sejak beberapa bulan terakhir ini.
Sejumlah lima kali kunjungan dilakukan oleh Wakil Bupati Lombok Utara ke kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, akhirnya berbuah hasil di penghujung tahun 2021 ini. BNPB mengabulkan pengajuan pembukaan blokir untuk dana RTG sejumlah Rp 117 miliar yang tertera pada SK susulan.
"Setelah lima kali Wabup dan Kalak BPBD KLU terbang ke Jakarta, alhamdulillah kita berhasil membuka blokir dana RTG itu. Ini buah kesabaran masyarakat dan kita semua," ujar Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu, pada jumpa pers yang diadakan Bagian Prokopim Setda KLU, di kediaman Bupati Lombok Utara, Kamis (30/12/2021).
Menurut Bupati Djohan, keberhasilan Pemda membuka blokir dana RTG ini merupakan kado akhir tahun yang manis bagi masyarakat Lombok Utara dan juga hadiah indah untuk satu tahun kepemimpinan Djohan-Danny. Karena menurutnya, salah satu visi-misinya adalah menuntaskna RTG.
"Ini kado akhir tahun yang manis bagi masyarakat kita, ini juga kado yang indah bagi kami di satu tahun masa kepemimpinan, ini juga salah satu visi-misi kami menuntaskan pembangunan RTG," tutur Bupati Djohan.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R, menyebutkan tidak hanya dana RTG terblokir yang masuk pada SK susulan (Rp 117 miliar) yang bisa dibuka dari perjuangan RTG tersebut, tapi juga ada dana sekitar Rp 124 miliar di luar dana yang diblokir sehingga total dana RTG yang didapat adalah Rp 241 miliar.
"Kita tidak hanya dapat dana yang diblokir saja, tapi ada dana di luar yang diblokir sekitar Rp 124 miliar, sehinga total yang dapat kita gunakan untuk RTG saat ini adalah Rp 241 miliar," tegas Danny.
Wabup Millenial itu juga menyebutkan proses pengerjaan RTG akan segera dimulai pada awal Tahun 2022, sehingga Pemda KLU dapat menuntaskan pembangunan sekitar 12 ribu unit RTG dalam waktu tiga bulan ke depan sesuai dengan masa perpanjangan yang diberikan BNPB.
"Kita akan segera kerjakan awal Tahun 2022 ini, sekitar 12 ribu rumah harus rampung dalam tiga bulan ke depan," pungkas Danny.
Kalaksa BPBD KLU M. Zaldy Rahadian yang juga hadir pada jumpa pers tersebut menyatakan, dana yang terblokir Rp 117 miliar tersebut akan digunakan membangun sejumlah 6.321 unit RTG, sementara dana di luar blokir sejumlah Rp 124 miliar tersebut akan digunakan membangun 6.295 unit RTG, sehingga total dengan anggaran Rp 241 miliar yang diperolehnya, Pemda KLU bisa membangun sejumlah 12.616 unit RTG.
"Total yang bisa kita bangun dengan anggaran yang dibuka blokirnya dan anggaran di luar blokir itu sejumlah 12.616," ujar Zaldy.
Guna mempercepat pelaksanaan pembangunan, Zaldy menyatakan akan meminta masyarakat membangun rumahya dengan sistem swakelola. Kendati masyarakat menggunakan aplikator, ia memastikan tidak ada satu atau dua aplikator yang mendominasi. Jika ditangani lebih banyak orang maka RTG akan cepat selesai, berhubung waktu perpanjangan yang diberikan BNPB tidak panjang lagi.
"Saya imbau masyarakat agar dikerjakan dengan swakelola, kalau pun ada aplikator tapi tidak boleh satu atau dua aplikator mendominasi, rumah ini banyak dan yang mengerjakan juga harus banyak, karena waktu kita sudah mepet, perpanjangan hanya sampai bulan Maret 2022," tegasnya. (sat)
0 Komentar