 |
| Ilustrasi penutupan tempat wisata |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Penutupan Lokasi wisata di KLU kembali mendapat kontoversi. Pasalnya 10 hari terakhir ini Pemda KLU telah menerbitkan tiga Surat Edaran (SE) berbeda, pada Tanggal 11 Mei 2021 terbit SE Bupati Lombok Utara Nomor 188.64/102/BUP/2021 tentang Penutupan Objek Wisata pada Liburan Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Kemudian terbit lagi SE Bupati Lombok Utara pada 15 Mei 2021 dengan Nomor 188.64/102.b/BUP/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Wisata di Objek Wisata, yang kemudian secara otomatis memberikan izin pembukaan objek wisata namun dengan oenerapan prokes dan kuota 50 persen kapasitas. Terakhir, hari ini (19/5/2021) terbit kembali SE Bupati Lombok Utara tentang Penutupan Objek Wisata dengan Nomor 188.64/110/BUP/2021. Bolak-balik kebijakan penutupan tempat wisata ini kemudian dianggap labil dan mendapat kontroversi dari Kepala Desa Malaka, dan beberapa pelaku usaha pariwisata.
"Saya tetap izinkan lokasi wisata dibuka, kalau ada yang berani tutup kita akan perang. Apalagi terkait dengan masyarakat kami yang banyak sebagai pedagang lapak di lokasi wisata. Kalau ditutup jelas mereka tidak bisa berbuat apa-apa," tegas Kepala Desa Malaka, Akmaluddin Ichwan, saat dihubungi media (19/5/2021).
Kendati demikian, Akmaluddin menyatakan akan mengizinkan pengunjung yang datang ke Malaka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Menurutnya, Malaka butuh dikunjungi, karena itulah sumber penghasilan utama warganya.
"Saya akan terima semua tamu asalkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami butuh orang datang ke sini karena itulah sumber kehidupan warga kami," jelasnya.
Di tempat berbeda, Ketua Gili Hotels Association (GHA) Lalu Kusnawan, mengemukakan keluarnya SE Penutupan Objek Wisata ini dinilainya kurang bijak, pasalnya selama ini tiga gili menjadi destinasi yang paling terdampak sejak pandemi Covid-19. Menurut Kusnawan, solusi terbaik adalah tetap membuka objek wisata dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini jika dilakukan dengan baik justru menjadi promosi yang efektif, pasalnya KLU bisa menjaga kehidupan pariwisata dengan menjaga kesehatan warga dan pengunjung.
"Menurut kami, yang paling tepat adalah membuka dengan pengawasan, ini justru bagus bagi promosi Pemda KLU, kita bisa memutar roda perekonomian dengan pengawasan protokol kesehatan yang baik," papar Kusnawan.
Ia menambahkan, selama ini pihak pengusaha wisata sudah mengeluarkan anggaran besar untuk promosi, pembelian bahan, operasional, hingga penambahan karyawan. Namun dengan adanya SE Penutupan tersebut maka tidak ada tamu yang akan berkunjung. Beberapa tamu yang sudah memesan kamar pun akhirnya terpaksa membatalkan pesanan.
"Banyak kerugian yang kami alami di tengah krisis ini, kaki sudah mengeluarkan banyak modal guna menyambut tamu di liburan lebaran ini, banyak yang kemudian membatalkan pesanan. Tapi pada dasarnya kami tetap patuh pada arahan Pemda," tutup Kusnawan.
Sementata itu, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R, pun merasa antara pemulihan ekonomi dengan penjagaan kesehatan memang merupakan dua hal yang sulit disatukan. Namun menurutnya, kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah. Penutupan objek wisata pun dilakukan Pemda berdasarkan instruksi Menteri, untuk daerah dengan peta Covid-19 zona merah sampai oranye, tidak diberikan untuk membuka tempat wisata.
"Dua hal ini memang dilematis, tapi kesehatan masyarakat adalah prioritas kami, ini juga merupakan instruksi Menteri, sehingga kita di daerah harus menjalankan itu," terang Danny.
Di samping itu, Danny menyatakan, semua kabupaten/kota di NTB juga telah melakukan hal yang sama untuk menutup objek wisata. Hal tersebut dilakukan untuk menekan angka penularan Covid-19 yang semakin membahayakan.
"Jika angka pasien Covid-19 di KLU terus naik, jelas semua sektor kaan semakin terdampak, ini yang kemudian berdampak buruk bagi masyarakat. Hal itu yang kami hindari," tutup Danny. (sat)
0 Komentar