Lombok Utara, suarabumigora.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Pemda KLU) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Forum Perangkat Daerah (FPD) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (Pemda) 2022 yang dibuka langsung Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu di Aula kantor Bupati setempat, pada Rabu (3/3/2021).
Bupati Djohan Sjamsu mengatakan masa transisi rencana pembangunan 5 tahun dari RPJMD sebelumnya ke RPJMD yang baru telah sesuai amanat Undang-undang harus berjalan secara paralel dan stimulan.
"RPJMD tahun 2021 sampai 2026 adalah dokumentasi pembangunan penjabaran visi misi bupati dan wabup terpilih yang memasuki tahapan rangcangan awal, satu proses yang harus dilakukan dalam rentang waktu sebagaimana telah diatur dalam Permendagri.
"Untuk itu diperlukan kesepahaman kita dalam menyinergikan aspek politik, partisipatif, dan aspek topdown yang menjadi pendekatan perencanaan daerah. Aspek tersebut merupakan visi misi prioritas bupati, maupun prioritas nasional dan prioritas provinsi," tegasnya.
Bupati juga menambahkan, masa awal RPJMD 2021-2026 pembangunan di Lombok Utara menghadapi tantangan yang cukup berat. Belum tuntasnya RTG tahun 2018 kita dihadapkan pandemi Covid-19. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Lombok Utara tahun 2020 tumbuh negatif atau minus sebesar 7,4 persen dengan aspek berdampak berat pada sektor akomodasi, sektor makan minum, atau aktivitas pariwisata hingga menghadapai penurunan pertumbuhan sebesar minus 48 persen.
"Dampak kesehatan, dan dampak ekonomi harus ditangani secara paralel dan sesegera mungkin dapat meminimalkan angka kemiskinan di KLU ini," tuturnya.
Pada kesempatan itu juga, Bupati mengingatkan bahwa beberapa hari kemarin pihaknya menerima rilis BPS tentang meningkatnya angka kemiskinan Provinsi NTB periode September 2020 yang menunjukkan bahwa penduduk miskin di NTB termasuk KLU.
"Pada kesempatan ini, saya menegaskan kembali pertama, permasalahan yang paling urgen diselesaikan adalah pembangunan RTG. Saya mengajak kita semua jajaran birokrasi pelayanan publik yang didukung oleh masyarakat dan swasta berkerja sunguh-sungguh kompak bersatu. Kita mesti segera mengaktifkan kembali obyek pariwisata, mengaktifkan UMKM, mendorong secara kontinyu pertanian," imbuhnya.
Menurutnya, mengingatkan bahwa memori pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat bukan hanya berorientasi pada output semata.
"Hasil itu akan berimplikasi pada manfaat bukan hanya pada penyerapan anggaran semata. Oleh karena itu, saya minta kepada kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam perencanaan pembangunan daerah demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sesuai target yang akan kita tetapkan," tandasnya.
Bupati Djohan mempertegas pula dalam Forum OPD dalam perencanaan program kegiatan dan subkegiatan harus benar-benar dibuat untuk masyarakat Lombok Utara dengan berpedoman pada visi misi kepala daerah terpilih dengan tujuan secara garis besar untuk meningkatkan perekonomian serta menyejahterakan masyarakat.
APBD Lombok Utara mengalami penurunan cukup drastis, bupati mengharapkan dalam penyusunan program dan kegiatan mesti benar menyentuh masyarakat Lombok Utara.
"Saya yakin penguatan ekonomi 2021 dapat ditopang dengan peningkatan pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan serta sektor pendukung lainnya," urainya.
Dalam kondisi kebencanaan maka perencana program pemerintah tidak dapat dilaksanakan secara biasa-biasa saja, tetapi dibutuhkan kesungguhan dan kerja keras yang memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus dilakukan dengan padat karya supaya dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam rangka memberikan pekerjaan kepada masyarakat Lombok Utara.
Sementara itu, Koordinator Pelaksana yang juga Kepala Bappeda KLU Heryanto dalam laporannya menyampaikan Forum OPD merupakan salah satu proses perencanaan pembangunan daerah yang dimulai sejak tanggal 4 Januari 2021.
"Hari ini kita melaksanakan Forum OPD dalam rangka penyelarasan apa yang telah kita rumuskan, apa yang telah kita tuangkan dalam rencana kerja awal OPD disandingkan dengan usulan yang telah diinput di Musrenbang Kecamatan," tandasnya.
Dirinya menambahkan, pihaknya mengemas kegiatan dengan merujuk perkembangan nasional terbitnya berbagai regulasi tahun 2021.
"Dapat kami sampaikan angka APBD 915 miliar, namun terbitnya PMK 17 menyebabkan kita kehilangan 31,9 miliar dengan kebijakan refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 4 persen kemudian ditambah pagu DAK dengan RK sehingga total penurunan daerah kita sekitar 31,9 miliar. Adapun isu yang diangkat dalam bidang ekonomi fokus pada pemilihan PAD dan Pariwisata sesuai arahan bapak bupati. Kemudian pemulihan sektor UMKM, pemulihan sektor pariwisata dan pemulihan peningkatan sektor pertanian," jelasnya.
Tujuan dari FPD sejatinya dalam rangka penyelarasan program pemda, supaya sesuai dengan apa yang dituangkan dalam visi misi.
Turut hadir pada kegiatan itu, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda KLU, Kepala OPD, Camat Se-KLU, serta undangan lainnya. (mic)
0 Komentar