Sekjen APKASI Sayangkan Pengerusakan Plang Bandara BILZAM | Suara Bumigora

Sekjen APKASI, Najmul Akhyar

Lombok Utara, suarabumigora.com - Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Najmul Akhyar, menyayangkan tindakan pengerusakan plang bandara BILZAM (Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid) oleh sejumlah pihak. Menurutnya pengerusakan fasilitas negara tersebut tidak patut dilakukan. Pasalnya negara ini merupakan negara hukum yang memiliki sistematika penyelesaian. 

"Saya sangat menyayangkan hal tersebut, bagi saya penamaan bandara ini tidak ujuk-ujuk jadi, ada proses perjuangan masyarakat di sana. Negara kita ini negara hukum, ada sistematika yang harus ditempuh jika tidak setuju," papar Najmul, saat ditemui pada Sabtu (2/1/2021).

Menurutnya, penamaan bandara BILZAM sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, ditetapkan pula dengan proses dan perjuangab panjang. Jika beberapa pihak tidak setuju dengan penamaan tersebut, maka harus dituntaskan dengan mekanisme hukum yang sama melalui Kementerian Perhubungan. 

"Nama itu sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan, jika ada pihak yang tidak setuju maka bisa diselesaikan melalui Kementerian Perhubungan juga. Jangan sampai perbedaan pendapat kita justru menghilangkan rasa saling menghargai," ungkap Bupati Lombok Utara tersebut. 

Ia menggambarkan, di berbagai daerah penggunaan nama pahlawan nasional sebagai nama bandara adalah hal yang lumrah. Sementara TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid adalah pahlawan nasional yang berasal dari NTB, oleh karenanya, menurut Najmul, sangat membanggakan ketika nama pahlawan nasional dari daerah diabadikan sebagai nama bandara. 

Ia juga menjelaskan, bahwa kepahlawanan dan perjuangan Maulana Syekh (gelar kehormatan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) bukan hanya milik organisasi Nahdlatul Wathan (NW) tetapi milik seluruh masyarakat NTB bahkan rakyat Indonesia. 

"Jadi kepahlawanan dan perjuangan Maulana Syekh ini sejatinya milik masyarakat NTB bahkan rakyat Indonesia, bukan hanya milik NW," pungkas Ketua PDNW KLU itu. 

Menutup pernyataannya, ia kembali berpesan agar ketidaksepahaman atas penamaan bandara ini dapat diselesaikan dengan bijak dan halus  sehingga tidak berpotensi menjadi pemicu konflik. 

"Saya sepakat juga ada tokoh-tokoh Tuan Guru kita yang tidak setuju, oleh karena itu ketidaksepahaman ini perlu kita selesaikan dengan santun dan bijak, agar tidak menjadi embrio konflik," tutupnya. (sat)