 |
| Terlihat perahu nelayan parkir hingga melewati kawasan tempat duduk wisatawan |
Lombok Barat, suarabumigora.com - Keberadaan puluhan perahu nelayan luar yang didominasi nelayan asal Pondok Prasi, Ampenan, di sepanjang bibir pantai kawasan wisata Senggigi dinilai mengganggu wisatawan dan aktivitas wisata di Senggigi. Terlihat banyak dari perahu nelayan tersebut bercokol di meja-meja tempat duduk yang diperuntukan untuk wisatawan. Selain itu kawasan pantai Senggigi kerap dijadikan tempat pelelangan ikan serta tempat membuang limbah kotoran ikan, bahkan hingga sampah plastik.
Pada Senin (18/1/2021), sejumlah tokoh yang berasal dari Pokdarwis dan Kopkarwis Desa Senggigi, para pengusaha restoran dan komunitas Beach Boy For Change (BBC), Lombok Ocean Care, Portal Attahir dan Binmas, ramai-ramai mendatangi kantor desa Senggigi, guna mendiskusikan solusi dan menyampaikan petisi terkait permasalahan perahu nelayan tersebut.
Perwakilan Komunitas Lombok Ocean Care (LOC) Meme Lee, menyatakan keberadaan perahu-perahu nelayan dari luar Senggigi tidak hanya terjadi kali ini, tetapi terus terulang sela
ma sekian tahun. Hal ini, menurutnya mempengaruhi keindahan pantai Senggigi secara keseluruhan, oleh sebab itu ia meminta kepada Pemerintah Desa untuk sama-sama mengambil tindakan tegas sesuai yang tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
"Sudah saatnya kita tegas, mari kita terapkan sesuai Undang-undang, mereka parkir di sini tidak hanya sekali tapi terus terulang setiap tahunnya," jelas Meme Lee.
Selain itu, keberadaan perahu nelayan tersebut dibarengi dengan sampah-sampah yang ditinggalkan entah itu sampah bekas air dan pembersihan ikan hingga sampah plastik. Meme menambahkan hal tersebut tentunya melanggar UU Nomor 27 Tahun 2007.
Menjamu forum yang hadir, Sekertaris Desa Senggigi, Syafi'i, mengatakan, problem parkirnya perahu nelayan luar Senggigi ini cukup kompleks terlebih ada oknum-oknum yang mendukung para nelayan luar Senggigi, sehingga jika ditindak tanpa perencanaan yang tepat dapat berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
"Kami sudah mengeluarkan imbauan, jika tidak diindahkan kami akan minta bantuan dari Pol-PP Lombok Barat, namun jika ini ditindak sembarangan nantinya ditakutkan timbul konflik," jelas Syafi'i.
Menanggapi komentar Syafi'i, perwakilan Kopkarwis Senggigi, Mastur, menerangkan hal tersebut harus ditangani dengan tepat. Namun Mastur tetap menuntut ketegasan pihak desa guna mempercepat penyelesaian masalah ini. Jika tidak maka pariwisata di kawasan Senggigi akan mati.
"Jika tidak tegas pemerintah desa dalam hal ini, maka tunggu saja pariwisata Senggigi akan mati secara alami," pungkas Mastur.
Syafi'i menyatakan, pihak desa telah merencanakan membuat portal agar perahu-perahu nelayan dari luar tidak bisa parkir di kawasan wisata tersebut, namun perencanaan itu dinilai kurang efektif oleh forum. Akhirnya muncul ide untuk meminta bantuan kepada pihak TNI dan Polisi untuk mengamankan wilayah tersebut guna meminimalisir konflik horizontal.
Ketua Pokdarwis Senggigi, Kurnaen, memaparkan ia pun sempat menerima tanggapan yang kurang baik dari para nelayan tersebut, bahkan ia sudah berkali-kali berupaya mensosialisasikan kepada pihak nelayan, namun justru berakibat hampir adu jotos.
"Memang ini agak sulit jika kita yang melakukannya sendiri, jadi perlu bantuan dari aparat agar tidak pecah konflik," paparnya.
Akhirnya pihak forum dan desa sepakat untuk meminta bantuan kepada aparat TNI dan Polisi guna mengamankan kawasan tersebut, sembari akan ditanami pohon sehingga solusi untuk keamanan dan kebersihan kawasan wisata Senggigi dapat berkelanjutan.
"Saya rasa kita harus menanami nya dengan pohon agar ke depan tidak parkir lagi di sini, untuk solusi jangka pendek kami sepakat kita minta bantuan aparat, selain untuk menjaga perahu tidak parkir cara ini juga dapat menjaga pohon yang kita tanam sembari tumbuh besar," tutur Maya Soeripto, Aktivis Lingkungan dari Portir Attahir.
Kini forum menunggu kepastian tindakan Pemerintah Desa hingga seminggu ke depan. (sat)
0 Komentar