 |
| Aksi Demonstrasi para karyawan Gili Sands menggunakan perahu di perairan Gili Trawangan |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP geram karena pihak Gili Sands tidak kooperatif dalam menyelesaikan sengketa industrialnya dengan para karyawan. Hal tersebut berimbas pada rencana Pemda yang akan menutup sementata operasional Gili Sands hingga persoalannya dengan karyawan dapat terselesaikan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP KLU, Agustisno, pada media saat ditemui di ruangannya, Senin (21/12/2020). Ia menyatakan kegeramannya terhadap Direktur dan Manajemen Gili Sands. Ia menilai persoalan antara Gili Sands dengan karyawannya tidak rumit, tetapi terlihat tidak ada itikad baik dari pihak Gili Sands untuk menyelesaikan persoalan tersebut hingga berlarut-larut.
"Ini kan sebenarnya tidak rumit, karyawan hanya menuntut gajinya yang selama tiga bulan belum dibayarkan, termasuk dengan BPJS karyawan. Tapi memang ada pembiaran dari pihak Gili Sands terhadap masalah ini. Di sini tidak bisa selesai, di provinsi tidak bisa, ini kan sudah terlalu lama," jelas Agus.
Ia menegaskan, jika pihak Gili Sands tidak segera memenuhi tuntutan 30 orang karyawan tersebut dikhawatirkan akan mengganggu para pelaku usaha yang lain di Gili Trawangan. Oleh karena itu, Agus menyatakan, pihaknya bersama Sat Pol-PP KLU akan segera melakukan penutupan sementara operasinal Gili Sands. Diketahui beberapa kali para karyawan melakukan klarifikasi, mediasi hingga aksi demonstrasi namun hingga saat ini tuntutan mereka belum dipenuhi pihak Gili Sands.
"Ini kan sudah berkali-kali klarifikasi, mediasi, bahkan sampai beberapa kali aksi demonstrasi, terakhir mereka demo dengan perahu ke Gili Trawangan. Kalau terus kita biarkan ini, nanti akan berpengaruh kepada tamu maupun pengusaha lain di Trawangan. Makanya lebih baik kita tutup sementara," tegasnya.
Agus menyatakan sudah melakukan komunikasi awal dengan pihak Sat Pol-PP KLU dan sudah mendapatkan lampu hijau. Ia mengatakan, tinggal menunggu rapat bersama yang akan segera digelarnya bersama pihak-pihak terkait.
"Akan segera kita putuskan, saya masih harus rapatkan dulu, dari Sat Pol-PP sendiri sudah saya lakukan komunikasi awal dan ada lampu hijau," katanya.
Sementara itu, Kasat Pol-PP KLU, Wartawan, saat dihubungi media menjelaskan sudah mendapatkan tembusan surat yang dikirim oleh LSM AMATI kepada Bupati Lombok Utara. Ia menyatakan masih menunggu koordinasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP, guna dapat memutuskan hal tersebut.
"Saya sudah dapat tembusan suratnya, saya masih menunggu koordinasi dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP untuk dapat mengambil keputusan," jelas Wartawan.
Ditemui di tempat berbeda, Ketua LSM AMATI, Wira Maya Arnadi, yang mendampingi para karyawan Gili Sands tersebut menyatakan ada beberapa tuntutan yang dilayangkannya, di antaranya menuntut pihak Gili Sands membayar gaji karyawan selama tiga bulan terakhir, membayarkan BPJS karyawan, meminta gaji karyawan sesuai UMR, dan memperjelas status karyawan yang saat ini mengambang, antara terkena PHK dan tidak.
"Kami menuntut hak dasar karyawan yang semestinya wajib dibayar oleh pihak Gili Sands, seperti gaji dan BPJS, ini juga tidak jelas karyawannya masih dianggap bekerja atau tidak. Dianggap karyawan tapi tidak dikasi masuk kerja sesuai kontrak, jika dianggap sudah dipecat, surat pemecatan tidak ada," jelas Wira.
Wira menyayangkan pihak Gili Sands yang seolah menutup mata dan telinga terkait nasib para karyawannya. Ia mengakui, beberapa kali klarifikasi, mediasi, bahkan hingga pertemuan bipartid telah dilaksanakan, di kantor dinas yang bersangkutan, di kantor Disnakertrans Provinsi NTB, di Polres Lombok Utara, bahkan di Gili Sands langsung, namun hasilnya nihil. Ia menilai, cara Gili Sands menghadapi permasalahan ini tidak koperatif, sehingga mengorbankan nasib puluhan karyawan.
"Kami menyayangkan sikap mereka, berkali-kali pertemuan, di Dinas Tenaga Kerja KLU, Disnakertrans Provinsi NTB, Polres Lotara, bahkan kami datangi langsung ke Gili Sands, tapi tidak ada hasil. Kasihan para karyawan ini, mereka juga punya anak-istri yang harus dikasi makan," tegasnya. (sat)
0 Komentar