 |
| Ketua OKK Gerindra KLU, Abdullah |
"Loyalitas, tidak hanya dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah...."
Lombok Utara, suarabumigora.com - Sejumlah kader partai Gerindra di Kabupaten Lombok Utara diusulkan pemecatan karena dinilai tak loyal. Pasalnya, para kader tersebut mendukung pasangan Najmul-Suardi (NADI), sementara partai Gerindra sendiri telah mengarahkan dukungannya ke paslon Johan-Danny (JODA). Usulan pemecatan tersebut pun dilayangkan DPC Gerindra KLU per Rabu (4/11/2020).
Diungkapkan oleh Bendahara DPC Gerindra Lombok Utara Hakamah, terdapat sembilan orang kader partai yang diusulkan pemecatan oleh DPC. Kesembilan kader tersebut disebutnya terang-terangan membelot setelah adanya Deklarasi Gerakan Rakyat Dukung Najmul-Suardi (Gardu NADI) yang diketuai Abdullah, pekan lalu.
"Barisan Gardu NADI merupakan sebagian besar adalah kader Gerindra, dan ada juga mantan kader yang sebelumnya sudah mengundurkan diri," jelasnya saat ditemui.
Lebih jauh Hakamah menyebut, saat ini surat usulan pemecatan terhadap kader yang dinilai tak setia tersebut akan dilayangkan ke DPD untuk dilanjutkan ke DPP, sehingga kartu tanda anggota (KTA) para kader tersebut pun akan ditarik.
"Jadi surat usulan pemecatan ini ada sembilan orang yang kami usulkan untuk dipecat, dengan mengacu pada ketentuan AD/ART partai Gerindra pada pasal dua dengan jelas dinyatakan apabila kader tidak loyal terhadap keputusan partai maka harus keluar dari bagian partai lagi," tegasnya.
Sementara itu, Sekertaris DPC Gerindra Lombok Utara Nasrudin yang ditemui terpisah menegaskan, tidak ada toleransi terhadap kader yang tidak mematuhi keputusan partai, salah satu konsekuensinya harus dipecat sebagai kader.
Ia menegaskan, keputusan partai Gerindra dalam pilkada Lombok Utara telah jelas, dimana ketua Umum Gerindra Parbowo Subianto telah menadatangani secara resmi SK DPP untuk mengarahkan dukungan kepada paket JODA, sehingga apapun yang alasan kader suka atau tidak suka harus manut dan taat dalam menjalankan keputusan.
"Jika tidak, konsekuensinya silahkan keluar atau dikeluarkan dari partai, dan hari ini kami penuhi kami usulkan ke DPD agar mereka dikeluarkan," cetusnya.
Disebutkannya, dari sembilan nama yang tercatat akan dipecat, beberapa diantaranya adalah Plt Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, Nazamudin, Abdullah, Udin dan beberapa kader lainnya.
"Soal usulan pemecatan pak Sarif nanti akan disampaikan DPD karena beliau pengurus DPD, kedepan kepada kader yang lain agar tidak mengulangi persoalan ini," kata dia.
Sementara itu, Abdullah selaku Ketua OKK Gerindra KLU mengungkapkan, pemecatan hanya dapat dilakukan oleh pemberi SK, dalam hal ini Prabowo Subianto. Sehingga ia pun menyerahkan keputusan sepenuhnya di DPP Gerindra.
"Kalau itu dilihat sebagai kesalahan ya silahkan, biar DPP yang menilai," ungkapnya saat dikonfirmasi terpisah.
Dikatakannya, keputusannya mendukung paket NADI tersebut tidaklah tanpa alasan. Karena, selama ini DPC Gerindra tidak pernah melibatkan seluruh kader untuk memusyawarahkan arah dukungan. Tindakan ini disebutnya melawan mekanisme prosedur partai yang seharusnya seperti yang tertuang dalam AD/ART.
"Kami bukan menghianati partai, kami hanya ingin menyampaikan kepada publik bahwa prosedurnya tidak sesuai. Kalau mekanismenya sesuai, kemanapun dukungan partai wajib kami patuh. Tapi ini kan tidak," ujarnya.
Disamping itu, menurut Abdullah, pencomotan usungan dari non kader terkesan jelas ada kepentingan pribadi yg bisa mengancam rusaknya proses kaderisasi dan keanggotaan dalam tubuh partai.
"Kalau kami di katakan melanggar AD/ART partai, apakah kemudian mereka sudah sesuai dgn AD/ART dalam merekrut calon yg akan di usung," tegasnya.
Menanggapi masalah loyalitas, Abdullah menyatakan ia adalah kader Gerindra sejak awal, bahkan ia menyebutkan Gerindra justru harus waspada dengan oknum-oknum yang berpotensi membunuh partai dari dalam. Ia menyebut, loyalitas tak hanya dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah juga harus seimbang.
"Loyalitas, tidak hanya dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah, saya bersama Gerindra sejak awal, justru Gerindra harus waspada terhadap oknum-oknum yang berpotensi membunuh partai dari dalam," jelasnya.
Ia pun sangat menyayangkan Haji Bambang Kristiono (HBK) yang mengeluarkan pernyataan pengancaman pemecatan tanpa melihat kondisi riil yang terjadi.
"Karena saya sendiri pun tidak pernah dilibatkan sama sekali. HBK seharusnya melihat kondisi objektif di bawah," pungkasnya.
Ia berharap, DPP tidak hanya mendengar informasi saja, namun harus terjun memastikan kondisi reel yang sedang terjadi di tubuh partai Gerindra, khususnya Lombok Utara. (sat)
0 Komentar