 |
| Kegiatan FGD FITRA NTB di Jenggala, Tanjung |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Dilatarbelakangi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian mengatur peran serta masyarakat dalam jalannya pemerintahan desa yang berbasis partisipasi, FITRA NTB menggelar FGD (Focus Group Discussion) guna mendorong akuntabilitas sosial di pemerintahan desa. Giat ini digelar FITRA pada Rabu (29/7/2020) di desa Jenggala, Tanjung. Giat ini terselenggara atas kerjasama Seknas FITRA, KOMPAK dan DFAT Australia dan dihadiri oleh pihak Bappeda KLU, Dinas P2KB-PMD KLU, Media dan beberapa Kepala Desa serta Ketua BPD dari berbagai desa di KLU.
Menurut Sekjend FITRA NTB Ramli Ernanda, kegiatan ini digelar guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, inklusif dan responsif gender, melalui instrumen akuntabilitas sosial. Ia menyatakan kegiatan bertema "Pelembagaan Akuntabilitas Sosial di Tingkat Kabupaten" ini bertujuan pula menciptakan alat ukur akuntabilitas agar semua hal yang dilakukan penyelenggara negara terhadap masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.
"Ini adalah upaya kita bersama untuk mendorong pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan sebagainya, sesuai amanat Undang-undang," papar Ramli.
Dalam paparannya, ia mengajak para Kepala Desa untuk memampang atau mempublikasikan laporan realisasi APBDes. Diketahui, FITRA NTB juga telah menggelar SEKAR (Sekolah Anggaran) di beberapa desa di KLU, output dari SEKAR salah satunya adalah terpublisnya APBDes dalam bentuk poster-poster dan baliho di masing-masing desa melalui perangkat PPID Desa. Menindak lanjuti hal tersebut, Ramli kemudian mengajak para kades memapang laporan realisasi APBDes.
"Saat program SEKAR kemarin di beberapa desa sudah mulai terpampang APBDes, sekarang kita minta kepada para kades untuk memampang laporan realisasi APBDes, nanti kami bantu, ini bentuk transparansi dalam pengelolaan anggaran negara," tuturnya.
Sementara itu, Sekertaris Bappeda KLU Yuni Kurniati Maesarah, dalam tanggapannya menyampaikan aperesiasi terhadap giat yang dilaksanakan FITRA NTB tersebut. Ia menuturkan hal tersebut penting adanya bagi masyarakat desa, terutama pemerintah desa sendiri, terutama program SEKAR. Yuni menyatakan akan meminta Dinas P2KB-PMD KLU untuk menindaklanjuti hal tersebut.
"Kami dari Pemerintah Kabupaten tentu sangat mendukung kegiatan ini, terutama mengenai Sekolah Anggaran, ini sangat penting bagi pemerintah desa, nanti modulnya diserahkan ke Dinas P2KB-PMD, karena untuk persoalan ini anggaran ada pada Dinas terkait," jelas Yuni.
Melihat presentasi hasil kegiatan SEKAR pada diskusi tersebut, Kepala Desa Anyar Rusni, menyatakan ketertarikannya terkait dengan agenda-agenda FITRA NTB di KLU, sebelumnya desa Anyar memang belum pernah terlibat kegiatan SEKAR, sehingga ia secara langsung meminta kepada pihak FITRA NTB agar kegiatan tersebut diselenggarakan di desanya.
"Sepertinya ini menarik sekali, saya tertarik dan ingin agar Sekolah Anggaran ini dapat terlaksana di desa saya, jika pihak FITRA berkenan, mari gelar di desa kami," ujar Rusni.
Kegiatan diskusk tersebut berlangsung dengan lancar hingga siang hari, kemudian diakhiri dengan penyerahan modul Sekolah Anggaran (SEKAR) oleh pihak FITRA NTB kepada pihak Dinas P2KB-PMD KLU, didampingi Sekertaris Bappeda KLU. (sat/cnk)
0 Komentar