 |
| Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Guna penanganan Covid-19 semua kalangan pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Pemerintah Desa. Namun pergeseran anggaran tersebut kemudian diharuskan melalui satu pintu yaitu Biaya Tidak Terduga (BTT). Hal tersebut diungkapkan Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar usai menggelar rapat koordinasi secara online dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa dan PDTT pada Jumat (3/4/2020) kemarin.
Najmul menyebutkan, saat ini Pemda KLU pun sedang melakukan pergeseran anggaran di semua SKPD. Pergeseran anggaran yang harus melalui pintu BTT tersebut diakuinya adalah hasil rapat bersama secara online (video conference) bersama Kemendagri, Kemendesa PDTT, Gubernur se-Indonesia, Bupati dan Walikota se-Indonesia, Sekda Provinsi se-Indonesia, dan Sekda Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pergeseran anggaran melalui mekanisme yang sama dari tataran Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Desa.
 |
| Kepala Dinas P2KB-PMD KLU, Kholidi Halil (kiri) saat diwawancarai media |
"Ini hasil rapat kami tadi, jadi seluruh anggaran yang disisir untuk penanganan Covid-19 ini akan dikumpulkan ke satu pintu, sehingga arus keluar masuk anggaran akan jelas, ini semua harus direalokasikan lebih dahulu ke pos BTT," jelas Najmul.
Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Dinas P2KB-PMD KLU, Kholidi Halil saat ditemui media, Jumat (3/4/2020). Kholidi menyatakan, hal tersebut merupakan petunjuk teknis pengelolaan anggaran yang disisir guna penanganan Covid-19, ia menyatakan Pemerintah Desa pun harus melakukan hal yang sama, dengan mengevaluasi besaran kebutuhan yang akan digunakan, kemudian merealokasi anggaran-anggaran program yang dirasa kurang urgent ke BTT.
"Itu juknis yang sudah disepakati secara nasional, jadi mulai sekarang desa pun harus mengevaluasi kebutuhannya, kemudian barulah menggeser anggaran ke BTT," ujarnya. (sat)
0 Komentar