 |
| Infografis Potensi Realokasi Anggaran untuk penanganan Covid-19 (Infografis: Fitra NTB) |
Mataram, suarabumigora.com - Kasus positif Covid-19 di NTB per hari ini, Jumat (3/4/2020) sudah tercatat tujuh kasus, begitu juga dengan Pasien dalam Pengawasan (PDP) dan Orang dalam Pemantauan (ODP) setiap harinya terus bertambah. Situasi ini akan terus memburuk jika pemerintah tidak mengambil langkah dengan cepat.
Menurut Peneliti Fitra NTB, Jumaidi menilai kebiajakan dalam penanganan di NTB masih lamban, bahkan respon di awal Covid-19 ini masuk ke Indonesia Pemerintah Provinsi NTB terkesan menyepelekan.
"Pemprov kesannya lamban, pada awal masuknya corona ke Indonesia Pemprov justru masih meminta masyarakat agar mengkampanyekan tempat-tempat wisata di NTB aman dari corona, itu salah satu contohnya," ujar Jumaidi.
Pemerintah pusat sudah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menekan agar penggunaan anggaran yang ada lebih diprioritaskan pada penanganan kasus Covid-19. Terakhir menteri keuangan melalui surat edarannya menghentikan seluruh pengadaan barang dan jasa DAK Fisik tahun 2020.
Jumaidi menjelaskan, refocusing kegiatan pada penanganan Covid-19 di NTB belum nampak, saat ini Pemprov hanya merealokasi anggaran sebesar 25 M, anggaran ini masih terlampau kecil dibanding dengan beban yang ada. Ia mengatakan, tidak ada waktu lagi bagi Pemprov NTB maupun Kabupaten/Kota untuk bersantai.
"Situasi saat ini sudah dalam kondisi darurat, kita tidak ada waktu lagi untuk berleha-leha, Pemprov mestinya merespon cepat dengan mengeluarkan paket kebijakan untuk penanganan Covid-19 dan dampak sosialnya," paparnya.
Mewakili Fitra NTB, Jumaidi menilai, Pemerintah Provinsi penting melakukan koordinasi dan kerja kolaboratif dengan kabupaten/kota di NTB. Koordinasi ini untuk menemukan langkah-langkah strategis dan menghitung berapa kebutuhan untuk penanganan serta upaya penanggulangan dampak sosial akibat Covid-19 ini.
Ia menjelaskan, jika langkah koordinasi dan kerja kolaboratif ini dilakukan maka potensi anggaran yang bisa direalokasi berdasarkan regulasi dan arahan pusat adalah sebesar 1,8 T. Anggaran tersebut setelah dikumulatifkan dari DAK Fisik, DBH CHT, DID dan BTT yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di NTB.
"Rinciannya sebagai berikut: Provinsi NTB memiliki potensi anggaran sebesar 393,9 M, Kabupaten Bima 174,9 M, Kabupaten Dompu 82,6 M, Kabupaten Lombok Barat 176,3 M, Kabupaten Lombok Tengah 209,7 M, Kabupaten Lombok Timur 202, 6 M, Kabupaten Sumbawa 130,2 M, Kota Mataram 182,2 M, Kota Bima 99,5 M, Kabupaten Sumbawa Barat 103,9 M, dan Kabupaten Lombok Utara sebesar 135,3 M," tuturnya.
Langkah koordinasi ini akan mempermudah kabupaten/kota mengidentifikasi kebutuhan sesuai tingkat kerawanan daerah masing-masing, dengan demikian kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi bisa refocusing segala kegiatan untuk penanganan Covid-19 dan menyusun paket kebijakan yang lebih terukur.
"Kami berharap pemerintah lebih cepat mengambil langkah sehingga kasus ini segera tertangani." pungkasnya. (sat)
0 Komentar