"Sekar Desa" Wujudkan Desa Inklusif dan Responsif Gender

Diskusi publik dan konferensi pers yang digelar Fitra NTB, Kamis (12/12/2019) di Kantor Desa Pemenang Barat, Pemenang

Lombok Utara, suarabumigora.com - Keterlibatan warga dalam perencanaan penganggaran di beberapa desa masih sangat terbatas sehingga cenderung menghasilkan dokumen penganggaran yang tidak mengakomodir kebutuhan warga, terutama kebutuhan warga miskin, perempuan, anak, disabilitas, lansia dan kelompok termarjinal lainnya. Karena selama ini belum minimnya keterlibatannya dalam proses perencanaan di desa untuk menyuarakan kebutuhuan dasar mereka. Atas dasar itu FITRA NTB menyelenggarakan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) di Lombok Utara. Sekolah tersebut terselenggara atas kerjasama SEKNAS FITRA dengan KOMPAK.

Sekolah Anggaran Desa ini telah berhasil mendorong peningkatan kapasitas bagi BPD dan juga warga setempat. Seperti yang dirasakan oleh Fitriana, ia mengaku Sekar Desa ini sangat bermanfaat untuk dirinya dan juga warga, baginya berkat Sekolah Anggaran Desa warga bisa mengetahui apa yang disebut dengan dokumen anggaran.

“Jujur, kami sebelumnya tidak tahu apa itu RPJMDes dan APBDes, tapi setelah ikut Sekar ini kami jadi paham,” ungkapnya.

Ia juga akhirnya mengetahui cara untuk menganalisis anggaran dan menyuaran hak-haknya di desa, karena dalam Sekar mengajarkan sampai pada tahap analisis anggaran. Bahkan melalui proses pembelajaran yang dilakukan dalam Sekar ini, Fitriana yang merupakan guru PAUD akhirnya mengetahui bahwa dalam APBDes 2019 ada anggaran untuk insentif guru PAUD.

“Awalnya kami buta dan tidak tahu apa-apa, bahkan kami hanya bisa mengeluh, ternyata setelah belajar membedah anggaran Desa, kami menemukan ada anggaran untuk guru PAUD, itulah yang kemudian kita tuntut di desa,” tegasnya.

Begitu juga yang dirasakan oleh Gede Parwadi, Anggota BPD Pemenang Barat, dalam pembelajaran di Sekar ia mengaku sangat membantu dalam memahami tahapan dan proses pembahasan perencanaan penganggaran di Desa, serta jadi memahami tugas dan fungsi sebagai seorang BPD. Baginya dulunya BPD tidak begitu berperan dalam melakukan control terhadap kebijakan-kebijakan di desa.

“Ternyata setelah sekar ini semua jadi terbuka dan kami jadi paham tugas-tugas kami, kami tahu apa yang harus kami perjuangkan” katanya.

Sekolah Anggaran Desa ini memang ditujukan untuk melakukan pemberdayaan di Desa agar proses perencanaan penganggaran lebih partisifatif dan inklusif. Menurut Hamdi, Koordinator Program Sekolah Anggaran Desa menegaskan Sekolah Anggaran Desa ini merupakan ruang bagi warga dan Pemerintah Desa untuk belajar dan meningkatkan kapasitas.

“Sekar Desa adalah bagian dari upaya FITRA NTB mewujudkan desa melek anggaran untuk pembangunan yang inklusif dan responsif gender, sebagai alat akuntabilitas sosial yang diharapkan dapat membantu penerima manfaat mendapatkan pelayanan yang lebih baik di desa,” ungkap Hamdi.

Sekolah Anggaran Desa juga dirasakan manfaatnya bagi kelompok difabel, seperti yang dirasakan oleh Seniwati, Penyandang difabel yang juga merupakan peserta Sekar Desa, baginya Sekar Desa telah membuka pikirannya tentang pentingnya untuk menyentuh hak-hak penyandang difabel dalam anggaran Desa yang selama ini tidak pernah disentuh.

“Ke depan kita memang sangat penting menyuarakan hak-hak difabel yang selama ini tidak pernah tersentuh," ungkapnya.

Ia menambahkan “selama ini stigma tentang difabel ini kan selalu diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa karena keterbatasannya, tetapi stigma ini harus diubah dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkreativitas," tutupnya. (sat)