Sekertaris Bappeda KLU, Yuni Sartika Maesarah (kiri), Inspektur Inspektorat KLU, Zaenal Idrus (tengah), dan Kabag Humaspro Setda KLU, Mujaddid Muhas (kanan), saat jumpa pers |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Sebagai kabupaten berusia belia, Lombok Utara patut berbangga dengan berbagai capaian yang diraihnya dalam berbagai aspek kategori dan inovasi pelayanan publik di tahun ini. Kendati dirundung musibah gempa pada 2018 lalu, nyatanya tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian-capaian prestasi pemda KLU.
Dalam jumpa pers yang diselenggarakan pemda KLU melalui bagian Humas dan Protokoler Setda, di Aula Setda KLU, Kamis (19/12/2019) yang menghadirkan Sekertaris Bappeda KLU, Yuni Sartika Maesarah, dan Inspektur Inspektorat KLU, Zaenal Idrus, diapaparkan berbagai capaian prestasi yang diraih pemda KLU selama 2019. Tercatat ada enam prestasi yang terkait dengan Humas dan Protokoler Setda, beberapa hasil pemeriksaan berbagai lembaga pengawas, dan beberapa inovasi terkait dengan perencanaan pembangunan daerah.
Menurut Sekertaris Bappeda KLU, Yuni Sartika Maesarah, dalam aspek penurunan kemiskinan, Lombok Utara berhasil menurunkan angka kemiskinan sejumlah 29,03 persen pada 2019. Dari rentan waktu 2010-2018 total penurunan angka kemiskinan di Lombok Utara mencapai 14,31 persen, angka tersebut merupakan penurunan tertinggi di NTB, dengan rata-rata penurunan selama 9 tahun adalah 1,59 persen.
Berikut data mengenai IPM, tercatat selama 9 tahun terjadi peningkatan sebesar 7,7 poin, dari 2010 yang semula 56,13 poin pada 2018 mencapai 63,83 poin. Pun hal ini juga masuk dalam kategori tertinggi di NTB.
"Alhamdulillah, saya pikir musibah gempa akan mempengaruhi secara signifikan angka-angka ini terutama kemiskinan, namun berkat optimisme bangkit masyarakat KLU tahun ini penurunan angka kemiskinan mencapai 29,03 persen. Kemudian kenaikan IPM mencapai rerata 7,7 poin. Ini tertinggi di NTB," ujar Yuni, pada jumpa pers tersebut.
Yuni melanjutkan paparannya terkait dengan berbagai inovasi yang sudah dilakukan oleh pemda KLU terutama dalam hal pemenuhan SPM pada pelayanan publik, misalnya Saber DO dalam bidang pendidikan, Satu Dokter Satu Desa dalam bidang kesehatan, WUB (wirausaha baru) dan BUMDesmart dalam bidang perekonomian, Produk Pertanian untuk Pariwisata, Pariwisata Desa dan Musrenbang Inklusif yang di antaranya ada Musrenbang Perempuan, Lansia dan Disabilitas.
Kendati demikian, tidak semua program tersebut dapat terselesaikan pada akhir 2019 ini, ada beberapa hal yang menurut Yuni mengalami kendala di luar kewenangan pemerintah daerah. Sebut saja program Satu Dokter Satu Desa, pada 2018 angkanya mencapai 25 desa dari 33 desa yang ada di KLU namun pada 2019 tersisa 18 dokter yang masih bertugas di 18 desa.
Suasana jumpa pers di Aula Setda KLU |
"Hal ini di luar kewenangan pemerintah daerah, karena kontraknya hanya satu tahun, jadi banyak yang memilih memutuskan kontrak setelah selesai, dengan alasan mereka (dokter desa-red) ingin melanjutkan studi dengan rekomendasi yang sudah diterima. Namun kami akan tetap mengupayakan hal tersebut melalui Dinas Kesehatan," ungkap Yuni.
Dalam kesepatan yang sama, Inspektur Inspektorat KLU, Zaenal Idrus, mengemukakan beberapa capaian prestasi pemda KLU, dari aspek lembaga pengawas pemerintahan. Ia menyatakan KLU berada di zona hijau utuk Kepatuhan Pelayanan Publik dengan nilai 93,87 persen. Kemudian nilai Survei Kepuasan Masyarakat mencapai 78,301 persen.
"Bupati kita termasuk kepala daerah yang tidak pernah ditindak KPK, KLU juga dapat opini WTP selama lima kali berturut-turut, nilai Survei Kepuasan Masyarakat tergolong tinggi dan dalam hal pelayanan publik kita termasuk di zona hijau," jelas Zaenal.
Kabag Humaspro Setda KLU, Mujaddid Muhas, yang sekaligus bertindak sebagai moderator dalam jumpa pers tersebut, juga memaparkan prestasi yang diraih pemda KLU khususnya yang terkait dengan kehumasan. Ia menjelaskan, setidaknya ada enam prestasi yang diraih di antaranya penghargaan Best Leader Supporting Public Relations and Communications, penghargaan nasional Terpopuler di Media Online, penghargaan nasional Kepala Daerah Inovatif, dan tiga penghargaan nasional lainnya.
"Dalam hal terkait kehumasan, ada 6 penghargaan berskala nasional yang diterima pemda mau pun kepala daerah di antaranya ada Kepala Daerah Inovatif, Terpopuler di Media Online, dan Pemimpin Terbaik yang Mendukung Kegiatan Kehumasan," terang Mujaddid.
Dalam kesempatan tersebut, Mujaddid mewakili pemda KLU menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasih khususnya kepada para pewarta yang tentunya sangat membantu pemda dalam meraih prestasi-prestasi tersebut. (sat)
0 Komentar