 |
| Harianto, saat sidak di pasar Tanjung |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Kendati menjelang Natal dan tahun baru, harga sembako dan kebutuhan lain di KLU relatif tidak mengalami kenaikan, harga bapok masih normal. Beras misalnya masih di kisaran Rp 8.500 hingga Rp 13.000 per kilogram sesuai kualitasnya, bawang putih dan bawang merah masih di kisaran Rp 30.000 per kilogram, serta daging sapi di kisaran Rp 120.000 per kilogram.
Bukan persoalan harga yang kemudian menjadi catatan penting dalam sidak (inspeksi mendadak) yang diketuai oleh Kabag Perekonomian Pemda KLU, Wahyu, pada Jumat (20/12/2019) di pasar Tanjung. Disayangkan, telur, daging ayam dan daging sapi masih dipasok dari distributor luar, di antaranya Mataram dan Lombok Barat. Bahkan menurut Nurmini, salah satu pedagang daging di pasar Tanjung, mengaku membeli daging sapi impor untuk memenuhi stok daging sapi jualannya.
"Kalau sekarang ini yang ada hanya daging sapi lokal, harganya Rp 120.000 per kilogram. Tapi kalau stok tidak mencukupi saya ambil daging impor yang dari timur tengah," ujar Nurmini.
Ia menyebutkan, ketersediaan daging di rumah potong hewan lokal cenderung tidak mencukupi kebutuhan konsumen, sehingga tidak ada jalan lain kecuali memilih daging sapi impor. Begitu juga dengan daging ayam, Ia mengaku dibelinya di salah satu pemasok daging dari Mataram.
 |
| Wahyu, saat sidak di pasar Tanjung |
Wahyu, usai sidak tersebut juga menyatakan pemerintah Lombok Utara harus berupaya dalam meningkatkan ketersediaan pangan skala lokal. Hal ini, baginya adalah peluang gerak bagi BUMD sebagai perusahaan daerah untuk memenuhi kebutuhan konsumen di KLU.
"Harusnya ini peluang penting bagi BUMD untuk mengambil peran dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dengan anggaran daerah BUMD tentunya harus mampu menyediakan kebutuhan pokok seperti daging dan telur ini. Peningkatan kuantitas peternakan dan lahan pertanian juga harus dilakukan untuk memenuhi itu," ungkap Wahyu.
Wahyu, merasa harus ada perbaikan sistem yang perlu dilakukan dalam pemberian modal terhadap masyarakat, terutama pelaku usaha peternakan. Permodalan yang dianggarkan, menurutnya tidak lagi seksi ketika berbentuk dana hibah, pasalnya tidak ada keberlanjutan dan monitoring. Sehingga perlu dianggarkan dari anggaran reguler, yang tentunya pertanggungjawaban dan indikator keberhasilannya pun jelas.
"Saya pikir, banyak sekali dana aspirasi Dewan misalnya, jika di sektor peternakan itu numpuk di pemeliharaan ternak sapi, namun faktanya kemudian kita kekurangan daging, sampai pedagang-pedagang di pasar ini memasok dari luar. Ke mana sapi-sapi itu?, ini suatu bentuk tidak adanya monitoring dan indikator yang jelas jika itu melaui dan hibah. Namun jika sistem penganggaran di rubah, hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan," tegas Wahyu.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Distribusi dan Promosi Disperindagkop KLU, Herianto, menyatakan Disperindagkop akan melakukan diskusi terkait hal tersebut dengan pihak pemprov NTB, dengan harapan persoalan penyediaan stok daging dan bapok lain ini dapat dikerjasamakan dengan pemerintah provinsi.
"Hal ini sebenarnya ranah teknis dari Dinas Pertanian, tapi tentu saja untuk keberadaan BUMD yang akan menyediakan stok bapok untuk masyarakat KLU ini dapat kami diskusikan dengan pihak provinsi," papar Herianto, usai menggelar sidak. (sat)
0 Komentar