Mataram, suarabumigora.com - Mengatasi kemiskinan di NTB butuh langkah yang fundamental. Juga komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan serta sinergi dan kolaborasi dari semua pihak untuk menjalankan semua program intervensi secara fokus dan obyektif. Pasalnya Angka kemiskinan di NTB tahun 2019 ini masih relatif tinggi, yakni mencapai 14,53%. Sedangkan target pemerintah pada tahun 2023 nanti, jumlah kemiskinan di NTB dapat diturunkan hingga berada dibawah 10,% atau 1 digit. Artinya setiap tahunnya, harus mampu diturunkan lebih dari 1%. Sementara pengalaman selama ini, untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 1 persen saja, sangatlah sulit.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB bertajuk “Menuju Angka Kemiskinan Satu Digit Melalui Sinergi Penguatan Kemitraan” di Hotel Lombok Raya, Kamis (28/11)).
Wagub NTB lebih jauh mengajak semua pihak untuk bersinergi dan lebih fokus dalam mewujudkan pencapaian target penurunan kemiskinan tersebut. Namun untuk menurunkan angka kemiskinan mencapai angka dibawah satu digit bukanlah hal yang mudah. Bahkan kata Wagub hal itu merupakan target yang ambisius. Sehingga membutuhkan sistem yang bisa memperkuat kemitraan dan menyamakan frekwensi atau mindset diantara seluruh stakeholder dan masyarakat. Jika sinergitas ini dapat diwujudkan, kata Umi Rohmi maka akan memperoleh hasil yang baik dan kemiskinan dapat diturunkan dengan lebih cepat.
“Penurunan kemiskinan tidak mungkin dilakukan dengan sendiri-sendiri, melainkan perlunya sinergitas bersama” tuturnya.
Wagub juga menuturkan pentingnya fokus dalam pengelolaan dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) masyarakat miskin yang ada di seluruh Kabupaten/Kota.
"Basis data terpadu (BDT) perlu di validasi dengan cermat dan obyektif. Sehingga program intervensi untuk menurunkan kemiskinan benar-benar tepat sasaran", ungkapnya.
Ia menegaskan karena data yang tidak valid tersebut, menyebabkan kemiskinan sulit diturunkan. Sehingga program yang diluncurkan tidak tepat sasaran", tegasnya.
Wagub juga menyebut lebih dari 20 persen masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan miskin, yakni masyarakat kategori mampu secara ekonomi atau desil 4,5 dan seterusnya, justru menerima bantuan. Sedangkan lebih dari 25 persen masyarakat yang benar-benar miskin pada kategori desil 1, malah tidak mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan, tutur Umi Rohmi. Karenanya, ia mengajak para bupati/walikota, camat dan kepala desa dan dusun mulai melakukan validasi data secara obyektif.
"Perlu dilakukan rembug desa untuk memvalidasi data penduduk miskin, sehingga desa segera bisa keluar dari ketertinggalan,’’ cetusnya.
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Ir. H. Ridwansyah dalam laporan sebelumnya menyampaikan bahwa sinergitas sangat dibutuhkan dalam penurunan angka kemiskinan.
“Karena ini merupakan tanggung jawab kita, dengan bersama- sama membantu pimpinan kita melalui program -program yang telah disepakati untuk menurunkan kemiskinan.” jelasnya.
Selain itu, untuk menumbuhkan komitmen bersama, dalam kesempatan tersebut Pemerintah telah menandatangani MoU Penurunan Kemiskinan bersama pemerintah Kabupaten/Kota. Juga pemberian penghargaan kepada yang telah berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan tahun 2019. (lws)
0 Komentar