 |
| Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar saat apel. |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Bertempat di lapangan Supersemar Tanjung dilangsungkan apel gelar pasukan operasi mantap praja Tioq Tata Tunaq 2019 dalam rangka pengamanan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2019, Jumat (1/11/2019).
Seusai pemeriksaan pasukan dan penyematan pita operasi, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, dalam amanatnya menyampaikan, apel gelar pasukan merupakan representasi dari amanah yang terkandung dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, di samping manifestasi kesiapan pemerintah atas tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat, menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkades tahun 2019 di KLU sehingga penyelenggaraannya yang tergelar sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai tanggal 30 Januari 2020 dapat berlangsung Luber dan Jurdil.
Pada penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2019, tercatat ada 25 desa dari 33 Desa di KLU yang menyelenggarakan pesta demokrasi lokal. Dimana 25 desa itu terdiri dari Kecamatan Bayan 7 Desa, Kayangan 6 Desa, Gangga 4 Desa, Pemenang 4 Desa dan Kecamatan Tanjung 4 Desa.
 |
| Najmul, menyampaikan pidatonya saat apel. |
Memperhatikan pilkades serentak tahun ini terdapat 113 calon kepala desa yang berkompetisi dengan 134.537 wajib pilih yang akan berpartisipasi tersebar di 403 TPS di 5 kecamatan di KLU. Hal tersebut mengindikasikan telah tumbuhnya animo politik dan iklim demokrasi yang sehat di tengah-tengah masyarakat desa.
Dikatakan Najmul, dengan jumlah TPS 403 jika dibandingkan dengan jumlah personil pengamanan Polri sejumlah 238 personil tentu tidak sebanding. Selain itu juga, dengan mempertimbangkan jarak tempuh ke lokasi pengamanan dan potensi kerawanan konflik, aparat Polri Resort KLU kemudian menetapkan pola pengamanan TPS pada Pilkades serentak tahun 2019 menjadi 3 pola, yakni TPS kurang rawan, TPS rawan dan TPS sangat rawan dengan pola penempatan kekuatan personil pengamanan polri ditambah unsur perlindungan masyarakat (Linmas).
Dalam kacamata kamtibmas, lanjut Najmul, peningkatan intensitas kegiatan politik desa tersebut tentu dapat saja memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan potensial dijumpai pada penyelenggaraan Pilkades mendatang seperti black campaign dan money politic, perselisihan antar simpatisan, perusakan alat peraga kampanye (APK) para calon, maraknya penyebaran ujaran kebencian/berita hoax di media sosial, kurang profesionalnya Panitia Pilkades serta adanya tindak pidana perjudian pada saat pemungutan dan penghitungan suara, juga ketidak puasan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara.
Mengacu kacamata kamtibmas tersebut, Sekjen Apkasi ini berpesan kepada para calon kepala desa agar berkompetisi secara sehat dan damai, mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta mengendalikan tim sukses dan pendukung masing-masing, sehingga tidak anarkis baik calon sendiri maupun simpatisan masing-masing. Diharapkan para kontestan dan pendukungnya bisa menerima hasil pemilihan yang akan ditetapkan oleh panitia nantinya dengan lapang dada dan jiwa kesatria.
Kemudian, kepada para personil yang melaksanakan pengamanan baik dari unsur TNI, Polri maupun Linmas, politisi Partai Demokrat ini juga berpesan agar para personil pengamanan sejak dini menyiapkan mental dan fisik dengan dilandasi komitmen moral, sinergitas dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberi pelayanan yang optimal pada masyarakat, sehingga dapat menampilkan jati diri yang profesional, modern, dan dipercaya.
"Tolong antisipasi setiap kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pilkades serentak tahun ini seperti black campaign dan money politic, perselisihan antar simpatisan serta tindak pidana perjudian saat pemungutan dan penghitungan suara di lokasi TPS serta terus lakukan penggalangan kepada masyarakat untuk mendukung suksesnya pemungutan suara," pinta Najmul.
Sementara itu, di hadapan awak media Bupati Najmul mengatakan semua pihak harus optimis dimana Pilkades yang bakal dihelat pada 21 Nopember mendatang berlangsung dengan baik.
"Seperti yang disampaikan oleh pak Kapolres, dinamika-dinamika itu ada, ini kan namanya pesta demokrasi. Tepat sekali pak Kapolres membagi wilayah menjadi aman, rawan kemudian kurang rawan dan sangat rawan. Pemetaan itu sudah masuk teknis pengamanan Polri," terangnya.
Ditambahkannya, pemetaan wilayah itu menunjukkan apapun kondisinya Pemda dan aparat Polri dan TNI siap melakukan antisipasi terhadap kondisi yang bakal terjadi dengan kesiapan matang dari sisi keamanan. Tugas Pemda bagaimana membackup pengamanan dengan baik, menyediakan anggaran, dan hal-hal serupa lainnya sehingga nanti semua pihak diharapkan bekerja sesuai dengan tupoksi dan kapasitas masing-masing.
Dalam pada itu, di tempat yang sama Kapolres Lombok Utara AKBP Herman Suriyono, menjawab pertanyaan awak media terkait penambahan personil dari luar KLU mengatakan, penambahan ditempuh melalui pola sinergi dan kerja sama dengan jajaran TNI.
"Teman-teman TNI juga siap backup. Kami juga minta pada hari pencoblosan itu personil dari Brimob Polda NTB," tutur Herman.
Jumlah personil Polres yang dilibatkan sebanyak 250 personil untuk mengawal pengamanan tahapan Pilkades serentak mendatang. Diharapkan kontestasi Pilkades tahun ini bisa dilaksanakan fair. Artinya para calon harus siap kalah dan siap menang.
"Ada beberapa desa di Kecamatan Tanjung yang perlu kita lakukan penebalan pengamanan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini, harapan kita bersama Pilkades tahun ini bisa berlangsung dengan baik dan damai. Terlebih tadi masing-masing calon sudah membacakan deklarasi," tutupnya.
Usai apel gelar pasukan dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi damai dan penandatanganan komitmen bersama calon kepala desa dan Forkopimda. (mic)
0 Komentar