 |
| Ketua PPK NTB, Zahratun, saat menyampaikan paparannya mengenai Crisis Center. |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Memastikan perlindungan calon pekerja migran (CPM) pra keberangkatan dan pasca kembali dari negara tujuan serta peningkatan kapasitas mantan pekerja migran Kabupaten Lombok Utara (KLU) harus menjadi tanggungjawab semua pihak. Hal ini penting diatensi guna memastikan mereka mendapatkan hak-haknya selaku warga negara. Mewujudkan tujuan itu, perlu adanya kolaborasi pendampingan dan pengembangan kapasitas personal tenaga kerja migran.
Demikian intisari launching Crisis Center Desa Rempek Kecamatan Gangga KLU yang digelar oleh Perkumpulan Panca Karsa (PPK), lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ansich bergerak dalam pendampingan dan peningkatan kapasitas tenaga migran bekerja sama dengan AWO Internasional Jerman.
Launching Crisis Center tersebut bertempat di Lesehan Sasak Narmada dibuka Bupati Lombok Utara yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda KLU Kawit Sasmita, Sabtu (5/10/2019).
Hadir dalam acara tersebut, Kepala OPD, Camat Lingkup Pemda KLU, Pemdes, Kelompok Peduli Migran dari 5 desa binaan PPK, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.
 |
| Suasana launching Crisis Center. |
Tujuan peluncuran itu agar keberadaan Crisis Center di 5 (lima) desa sasaran program dapat tersosialisasikan kepada stakeholder baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa, dapat terjalin kolaborasi dan koordinasi antar stakeholder bidang ketenagakerjaan luar negeri dan PPK sebagai pemrakarsa program di KLU.
Bupati Lombok Utara melalui Asisten I Setda KLU Kawit Sasmita, menyampaikan partisipasi pekerja migran beserta kompleksitas problematikanya bagi pekerja migran asal Lombok Utara memang cukup besar. Pergi ke luar negeri dengan tujuan meningkatkan ekonomi keluarga. Namun, pihaknya mengakui memang dari sekian banyak pekerja migran yang pergi di antaranya ada yang menghadapi berbagai permasalahan.
 |
| Foto bersama usai launching Crisis Center. |
Apalagi melihat tren yang mulai berubah, dimana dulunya tenaga kerja migran banyak yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, tetapi sekarang menuntut mereka harus punya keahlian khusus untuk bisa bekerja di luar negeri. Kenyataan ini menuntut Pemda KLU dan stakeholder terkait meningkatkan kualitas tenaga kerja yang hendak berangkat perlu memiliki keahlian khusus.
"Keberadaan Crisis Center ini nanti akan membantu para calon pekerja migran. Harus memfasilitasi mereka dengan sebaik-baiknya. Supaya tidak ada lagi tenaga migran ini yang kita tidak tahu keberadaannya seperti masalah tenaga migran beberapa tahun yang lalu. Ini yang menjadi harapan kami," pungkasnya.
Dalam pada itu, Kadis Tenaga Kerja PMPTSP KLU melalui Kasi Penempatan, Rahadianto, kepada awak media menegaskan apa yang dikatakan Asisten Pemerintahan tersebut hingga saat ini diakuinya memang belum diteliti sampai ke lapangan. Pihaknya mengklaim bahwa secara kasat mata berkurangnya jumlah tenaga kerja keluar negeri lantaran tersedianya pekerjaan di dalam daerah.
Ditanya terkait jumlah warga KLU yang masih bekerja di luar negeri, Rahadianto menambahkan, pihaknya belum mengetahui secara pasti, tetapi diperkirakan sekitar 100 orang untuk tahun 2019. Sementara tahun sebelumnya hampir 1.000 orang.
"Perkiraan kami tahun ini ada sekitar 100 orang. Pada tahun lalu hampir 1000 orang. Ini kan penurunan yang drastis," kilahnya.
Sementara itu, Ketua PPK NTB Zahratun, di hadapan hadirin menjelaskan, secara faktual Crisis Center telah terbentuk di empat desa di KLU, yaitu di Desa Sambik Bangkol, Tegal Maja, Medana dan Desa Rempek.
"Sebenarnya Crisis Center ini sudah terbentuk di empat desa. Di Desa Rempek baru bisa terbentuk tahun ini, sehingga kami perlu mensosialisasikan apa yang sudah ada di desa yang menjadi program kami," terang Zahratun.
Merunut sejarahnya, Perkumpulan Panca Karsa telah terbentuk sejak tahun 1988 yang diinisiasi oleh pekerja sosial. Sejak itu pula ia sudah terjun bekerja di PPK tetapi di daerah lain. Menurutnya, suatu kebanggaan tersendiri bagi pendiri karena pada akhirnya Panca Karsa bisa terbentuk di Kabupaten Lombok Utara.
"Program paling utama dari lembaga kami adalah meningkatkan kapasitas mantan pekerja migran dan keluarga, meningkatkan kesejahteraan mereka dan memastikan adanya perlindungan pekerja migran dari sebelum pergi dan setelah mereka pulang," bebernya. (mic)
0 Komentar