 |
| Antrian masyarakat menanti pelayanan publik yang diselenggarakan dalam kegiatan Pekan Pelayanan Publik. |
Mataram, suarabumigora.com – Ratusan masyarakat antusias menghadiri pekan pelayanan publik, sosialisasi, dan edukasi masyarakat yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB, di halaman depan Taman Budaya Provinsi NTB, Sabtu (12/10/2019).
Kegiatan tersebut disebutkan pihak Ombudsman sebagai upaya penyadaran terhadap masyarakat tentang hak-haknya, lebih khusus dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh OPD maupun instansi vertikal.
“Tujuan kegiatan ini untuk menyadarkan masyarakat terhadap haknya mengenai pelayanan publik, konsep pelayanan publik, sosialisasi, dan edukasi ini juga untuk mendekatkan penyelenggara pelayanan publik terhadap masyarakat,” ungkap Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, kepada tim liputan suarabumigora.com.
 |
| Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, saat diwawancara tim liputan suarabumigora.com |
Adhar, menerangkan kegiatan yang ditengarai lembaganya itu semata-mata untuk mendorong OPD, Instansi vertikal, dan penyelenggara pelayanan publik lainnya untuk kompak dalam melayani masyarakat.
“ini juga untuk mendorong OPD, serta instansi vertikal, dan penyelenggara lainnya agar selalu kompak dalam melayani masyarakat, sehingga masyarakat paham akan posisinya,” jelas Adhar.
Ia menambahkan, Implikasi besar yang diharapkan kemudian dari sosialisasi yang diselenggarakan Ombudsman tersebut dapat berimbas pada kesadaran masyarakat dan keberanian masyarakat untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat selaku penerima pelayanan.
 |
| Pelayanan di stand SIM Keliling |
 |
| Pelayanan di stand RSUD Kota Mataram |
"Jadi yang perlu ditekankan itu agar tertanam pada diri masyarakat itu Berani Lapor Itu Baik, sehingga partisipasi publik dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dapat tercipta," tambahnya.
Dalam Kesempatan yang sama, M. Rosyid Ridho, salah satu asisten di Ombudsman RI Perwakilan NTB, menyebutkan untuk penyelenggara pelayanan publik selama ini melihat Ombudsman seperti sosok lembaga pengawas yang menakutkan. Ia menyatakan sejatinya hal tersebut keliru, Ombudsman selain mengawasi lebih tepat jika disebut sebagai mitra penyelenggara pelayanan publik.
"Mitra, konsep itu yang ingin kita tanamkan bagi penyedia atau penyelenggara pelayanan publik di NTB ini, karena jangan sampai Ombudsman dianggap sebagai instansi pengawas yang menakutkan, sejatinya kita memang mitra," ungkap Ridho.
Kegiatan Pekan Pelayanan Publik dan Sosialisasi serta Edukasi tersebut, diikuti oleh setidaknya sembilan Instansi penyelenggara pelayanan publik, di antaranya, Kantor Samsat, RSUD Kota Mataram, PLN, BPJS, dan berbagai instansi lainnya.
Dengan dibukanya stand pelayanan oleh beberapa instansi penyelenggara pelayanan publik yang ikut serta, masyarakat dapat menikmati pelayanan di lokasi kegiatan tersebut. Masyarakat bisa memperpanjang SIM (surat izin mengemudi), memperpanjang masa STNK, atau pun mendapat pelayanan kesehatan dari stand RSUD Kota Mataram, atau bahkan mendaftar pemasangan kilometer listrik di stand PLN.
Acara yang dimulai sejak pukul 16.00 tersebut berlangsung semarak dan terlihat antrian masyarakat di setiap stand memenuhi panorama halaman depan Taman Budaya Provinsi NTB. Kemudian pada malam hari kegiatan berlanjut dengan diskusi publik, terkait sosialisasi dan edukasi hak-hak masyarakat terkait pelayanan publik. (cnk/sat)
0 Komentar