 |
| Pidato kenegaraan Jokowi saat sidang bersama DPD dan DPRD RI. (foto: Metro Tv) |
Jakarta, suarabumigora.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tampil elegan dengan mengenakan busana adat suku Sasak, pada sidang bersama yang digelar DPD RI dan DPR RI untuk menyambut hari kemerdekaan RI besok (17/8/2019). Sidang berrasama tersebut digelar di komplek MPR-DPR, Senayan, Jakarta, hari ini (16/8/2019).
Pakaiannya sempat menjadi pertanyaan dari beberapa peserta sidang, dalam pidato kenegaraannya Jokowi menjawab, busana yang digunakan adalah busana dari tanah Sasak Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Tadi banyak yang bertanya kepada saya, pakaian yang saya pakai ini dari daerah mana?, ini pakaian dari bumi Sasak, Nusa Tenggara Barat," jelas Jokowi sembari sedikit berdialog dengan bahasa Sasak.
Ia menjelaskan, hal tersebut sebagai bentuk kongkrit bahwa Negara Indonesia bukan hanya Jawa, Jakarta ataupun Kalimantan, Indonesia adalah seluruh pelosok dar nusantara.
Ia juga menyampaikan capaian Indonesia saat ini adalah bukan jasa satu atau dua orang, bukan jasa satu atau dua lembaga, melainkan jasa seluruh pihak yang terkait di dalamnya, seluruh lembaga dan tentunya seluruh rakyat Indonesia.
Demi pemerataan ekonomi dan kemajuan bangsa, Jokowi secara terbuka memohon izin kepada seluruh elemen kenegaraan dalam sidang tersebut untuk memindahkan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta menuju pulau Kalimantan, seperti yang dilansir Metro TV siang ini.
"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibukota Negara kita, ke pulau Kalimantan, demi pemerataan ekonomi dan terwujudnya visi Indonesia Maju," ungkap Jokowi.
Sebagaimana yang diketahui memang Kalimantan merupakan daerah yang dikatakan memenuhi syarat sebagai Ibukota Negara. Kalimantan merupakan pulau yang minim dari ancaman aktivitas tektonik karena tidak memiliki patahan yang melintas di sekitarnya, begitu juga dengan ancaman aktivitas vulkanik diketahui sangat minim.
Tidak lupa dalam pidato kenegaraannya Jokowi mengajak semua pihak, pemerintah pusat, DPR, DPD, MPR, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya untuk meninggalkan pola birokrasi yang semrawut.
"Negara yang maju adalah negara yang memiliki alur pelayanan yang singkat," pungkasnya. (sat)
0 Komentar